Alasan Warga Singapura Menolak Memiliki Anak di Tengah Krisis Kesuburan

Singapura kini tengah menghadapi krisis kesuburan terparah sepanjang sejarah, Bunda. Bahkan, para pejabat negara memperkirakan kondisi ini dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk dan ekonomi negara di masa depan.

Para pengamat menilai kondisi ini dipicu oleh kecemasan sosial serta kebutuhan dan biaya hidup di Singapura yang semakin tinggi. Kedua faktor inilah yang sangat mempengaruhi keinginan serta keputusan warga Singapura untuk memiliki anak, Bunda.

Bahkan, sebagian warga yang sudah mapan secara finansial menilai tidak memiliki anak saat membangun keluarga adalah pilihan yang tepat. Menurut mereka, banyak risiko dari perkembangan teknologi dan perubahan alam yang terlalu berat untuk dihadapi anak. 

Sejumlah warga Singapura mengungkapkan berbagai alasan di balik keputusan mereka untuk menolak memiliki anak di tengah krisis kesuburan. Berikut beberapa alasan yang paling sering disebut, melansir dari laman South China Morning Post (SCMP).

Biaya hidup yang semakin tinggi

Sejumlah warga Singapura berusia 30 sampai 40 tahun yang diwawancarai This Week in Asia menyebut biaya hidup yang tinggi sebagai salah satu alasan utama mereka tidak memiliki anak. Selain itu, mereka juga sudah puas hidup tanpa anak atau memiliki tanggung jawab lain.

Padahal, pemerintah telah meluncurkan kebijakan pro-keluarga dalam beberapa tahun terakhir, seperti subsidi perawatan anak, serta cuti berbayar bagi pekerja yang memiliki anak. Hal ini membuktikan bahwa dukungan finansial belum bisa menutupi tingginya biaya hidup sekaligus biaya membesarkan anak, Bunda.

Kecemasan struktural

Menurut Kepala Social Lab di Institute of Policy Studies, Mathew Mathews, Singapura perlu mengatasi kecemasan struktural. Pasalnya, selain tingginya biaya hidup, faktor ini juga membuat memiliki anak terasa berisiko bagi banyak pasangan.

Ia menjelaskan bahwa warga Singapura cenderung memiliki pandangan jangka panjang atau visioner dalam mengambil keputusan besar, termasuk memiliki anak. Mereka ingin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi antara biaya hidup, lingkungan, serta sistem pendidikan kerap berbenturan.

“Warga Singapura ingin melihat lingkungan di mana risiko karier jangka panjang akibat menjadi orang tua dapat diminimalkan, serta adanya dukungan yang memadai di rumah untuk membesarkan anak,” kata Mathews.

Budaya pengasuhan intensif

Direktur Ilmu Sosial di A*STAR Institute for Human Development and Potential, Jean Yeung, menilai budaya pengasuhan intensif di Singapura turut meningkatkan biaya membesarkan anak, Bunda.

Budaya tersebut melibatkan gaya pengasuhan yang berpusat pada anak, di mana orang tua akan mendedikasikan waktu, energi, dan biaya yang sangat tinggi untuk memastikan anak bertumbuh dan berkembang dengan optimal.

“Orang tua mungkin merasa bahwa membesarkan anak dengan ‘benar’ membutuhkan investasi emosional dan finansial yang jauh lebih besar dibandingkan dukungan yang diberikan oleh kebijakan pemerintah,” jelas Yeung.

Selain tingginya biaya dan kebutuhan emosional orang tua, banyak pasangan yang juga khawatir kehilangan peluang atau jenjang karier. Mereka takut mengalami stuck dan keterlambatan perkembangan karier setelah memiliki anak.

Langkah yang diambil pemerintah

Melihat krisis kesuburan yang semakin memburuk dan mengancam masa depan negara, pemerintah Singapura menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran. Berikut beberapa langkah yang diterapkan Singapura:

1. Mendorong sistem kerja yang fleksibel

Tak sedikit warga Singapura yang mengeluhkan sistem kerja dan membuat mereka berpikir dua kali untuk memiliki anak. Maka dari itu, Kementerian Ketenagakerjaan Singapura pada tahun 2024 mewajibkan perusahaan untuk mengatur sistem kerja yang fleksibel bagi para pekerjanya.

2. Mendorong budaya kerja yang lebih ramah keluarga

Disampaikan oleh Menteri Indranee Rajah, masih banyak karyawan di Singapura yang secara halus dihalangi saat ingin mengambil cuti hamil, bahkan diminta mengundurkan diri. Karenanya, pemerintah mendorong upaya yang lebih besar untuk membangun lingkungan kerja yang lebih positif dan progresif.

3. Meningkatkan dukungan bagi keluarga dan orang tua

Sejumlah pengamat, termasuk Donald Low Yeung, mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap keluarga. Ia sangat mendorong program cuti Ayah serta memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan lingkungan kerja yang positif dan ramah keluarga.

4. Memberikan bantuan finansial bagi keluarga

Para ahli ekonomi di Singapura turut menyarankan beberapa bantuan finansial sebagai langkah tambahan, seperti:

• Memberikan tunjangan anak jangka panjang
• Memperluas subsidi perumahan bagi keluarga dengan anak
• Mengurangi tekanan kompetisi dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

5. Mempelajari kebijakan negara lain

Ahli lain juga menilai agar Singapura bisa mempelajari kebijakan negara lain seperti Korea Selatan yang berhasil sedikit meningkatkan angka kelahiran dalam dua tahun terakhir. Pemerintah negara tersebut memperluas subsidi perawatan kesuburan dan layanan fertilitas.

6. Mengelola arus imigrasi

Selain kebijakan terkait keluarga, pemerintah juga mempertimbangkan sektor imigrasi sebagai sebuah solusi. Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong menyebut Singapura membutuhkan skema imigrasi yang bisa dikelola untuk membantu menyeimbangkan populasi.

Skema ini sudah berjalan sejak tahun 2024, Bunda. Sekitar sekitar 22.766 orang diberikan kewarganegaraan dan 35.264 orang diberikan izin tinggal tetap. Kemudian di tahun 2025, 25.000 kewarganegaraan baru. Selama lima tahun ke depan, negara tersebut diperkirakan menerima sekitar 25.000 hingga 30.000 warga negara baru.

Demikian informasi mengenai alasan sejumlah warga Singapura yang menolak memiliki anak di tengah krisis kesuburan yang meningkat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan, Bunda.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!