Annisa Karnesyia | HaiBunda
Sabtu, 25 Oct 2025 21:30 WIBMakan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, belakangan kasus keracunan makanan dalam program MBG menuai sorotan, Bunda.
Hingga 22 Oktober 2025, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menemukan 11.585 kasus keracunan makanan telah terjadi di puluhan kabupaten/kota di 24 provinsi. Meski begitu, hingga kini pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola MBG dan mencegah berulangnya kasus keracunan.
"Program MBG dan CKG (Cek Kesehatan Gratis (CKG)) perlu target yang lebih realistis, dengan pendekatan bertahap dan menimbang keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan faktor geografis, etnis, maupun tingkat sosial-ekonomi, serta keterbatasan fiskal," kata Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih, dalam rilis yang diterima HaiBunda pada Jumat(24/10/25).
Menurut Diah, pelaksanaan program MBG belum memenuhi kualitas intervensi gizi. Salah satu yang perlu disoroti adalah masifnya penggunaan makanan ultra-olahan (ultra-processed food), yang sebenarnya berbenturan dengan program peningkatan gizi yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seperti program Pemberian Makanan Tambahan.
Nah, belum terpenuhinya standar keamanan pangan dalam program MBG tersebut pada akhirnya berdampak pada maraknya kasus keracunan makanan.
CISDI juga mencatat hal lain yang tak kalah penting, yakni kembalinya paradigma '4 Sehat 5 Sempurna' ke dalam menu MBG. Misalnya, susu berperisa tinggi gula, susu formula, hingga makanan pendamping ASI (MPASI) kemasan menjadi menu pilihan untuk MBG.
Padahal, Kemenkes telah meluncurkan Pedoman Gizi Seimbang sebagai acuan kebutuhan gizi harian seimbang dan berbasis pada potensi sumber pangan lokal sejak tahun 2014.
"Memasukkan susu formula dan produk MPASI kemasan ke dalam panduan menu MBG jelas bertentangan dengan Pasal 33 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang secara tegas melarang masuknya produk dari produsen dan distributor susu formula ke dalam kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk intervensi gizi," ujar Dian.
Dalam program MBG, Badan Gizi Nasional juga melibatkan kader kesehatan. Diah mengatakan bahwa kader kesehatan selama ini sudah diharuskan menguasai 25 keterampilan dasar. Saat ini, mereka juga mesti mendistribusikan paket makanan MBG dari posyandu kepada kelompok sasaran, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tanpa pengaturan insentif yang jelas.
"Kami mendapati laporan di lapangan, kader kesehatan harus mengantarkan makanan kering yang tidak sesuai pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Selain itu, kader kesehatan tidak dibekali informasi tentang menu MBG yang dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Diah.
Di sisi lain, kader kesehatan di Indonesia masih dilihat sebagai relawan, di mana sebagian besar di antaranya dibayar rendah, namun terus diberikan beban kerja dan persyaratan pemenuhan kompetensi. Oleh karena itu, perlu dipastikan kembali beban kerja dan mekanisme pemberian insentif layak kepada kader kesehatan.
Dalam rilis ini, CISDI juga menyoroti soal pelaksanaan CKG. CISDI menilai program ini berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer dengan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular. Namun, pelaksanaan CKG perlu menimbang keberlanjutan layanan.
Selain itu, CISDI juga membeberkan hasil riset tentang kenaikan harga rokok dan pengaruhnya pada daya beli remaja. Menurut riset CISDI pada 2025, kenaikan harga rokok sebesar 10 persen dapat mengurangi kemungkinan remaja mulai merokok sebesar 22 persen.
Demikian data terbaru tentang kasus keracunan MBG di Indonesia serta pilihan menu MBG yang menjadi sorotan. Semoga informasi ini bermanfaat ya, Bunda.
Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!
(ank/rap)