Komunitas pecinta K-Pop tengah menjadi sorotan. Saat publik ramai membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja, para pecinta K-Pop ikut beraksi menaikkan tagar #MosiTidakPercaya di media sosial.

Filia, salah satu anggota multifandom KPopers Indonesia, membenarkan hal tersebut. #MosiTidakPercaya memang menjadi salah satu tagar yang digunakan dalam postingan, Bunda.

"Sekarang akun K-Pop banyak yang berisi Omnibus Law. Mereka biasanya mengupload di TikTok terus diedit-edit biar lebih menarik, dengan hashtag #MosiTidakPercaya," kata Filia, dalam diskusi Demo Pelajar-Ikut Tolak Omnibus Law, Ruang Edukasi Terlalu Sempit, Ruang Reaksi Begitu Cepat via Zoom, Jumat (9/10/2020).

Perihal partisipasi KPopers secara langsung, Filia mengaku itu keputusan per orang, bukan kelompok. Namun, dia tak menampik jika ada video yang berisi ajakan untuk turun ke jalan.

"Kalau untuk turun ke jalan itu keputusan mereka masing-masing, tapi mereka tahu ada video ajakan untuk ikut demo. Videonya orang ikut demo sekarang," ujar anak yang duduk di bangku SMP ini.

Salah satu unggahan di Twitter yang cukup viral, yaitu membahas tentang pengorbanan KPopers sebagai rakyat Indonesia. Isi postingan tersebut, 'Kalau 575 orang anggota DPR RI naik pesawat, kemudian pesawatnya jatuh, berapa banyak yang selamat? Yaaa, 268.583.016 jiwa penduduk Indonesia yang selamat'.

Menanggapi hal tersebut, Filia mengaku bahwa menjadi anak K-Pop bukan berarti mereka tidak mencintai negara sendiri. Mereka melakukan itu semua justru untuk mengekspresikan diri, Bunda.

"Penolakan itu yang bilang, 'DPR naik pesawat yang selamat adalah rakyat Indonesia, kalau salah ayo ketemu sama anak KPopers', bukan berarti tidak mencintai negara sendiri. Padahal kami hanya menaikkan mood karena ada larangan dan selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Jasra Putra, S. Fil, M. Pd dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa konten politik memang sudah masuk dalam komunitas anak K-Pop. KPAI sendiri terus mencermati situasi dari konten media sosial yang beredar terkait Omnibus Law.

Jasra menilai anak-anak ini sebenarnya ingin berekspresi. Sayangnya, mereka tidak memiliki fasilitas yang tepat, Bunda.

"Ini ekspresi mereka, tapi itulah yang terbatas. Peran politik sekarang sudah luar biasa, artinya mereka sangat peduli, tapi tidak banyak yang memfasilitasi mereka," kata Jasra.

"KPAI beberapa hari ini terus mencermati terkait situasi, banyak ajakan untuk turun ke jalan baik melalui media sosial atau flyer termasuk Instagram. Kita temukan video viral, video yang berkembang ini memancing emosi sebagian besar anak," sambungnya.

Mengenai tagar #MosiTidakPercaya, KPAI menilai bahwa ini harus dilihat lebih komprehensif. Apa memang tagar ini adalah aspirasi mereka, atau hanya narasi yang berkembang.

Sesuai dengan peraturan, anak-anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik. Salah satunya dengan menyediakan informasi yang benar, Bunda.

"UU (Undang-undang) 35 tahun 2014 pasal 15, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dalam kegiatan politik. Ketika ada pihak bekerja melibatkan anak, ada tahapan yang harus dibangun, anak harus mendapatkan informasi secara utuh. Misalnya, mereka kesal dan tidak percaya UU, maka bangun dialog, apa yang meragukan bagi dirinya," ucap Jasra.

Saat menyampaikan informasi ini, anak juga harus dilatih. Jangan sampai niat baik mereka justru berujung dengan tindakan anarkis. Selain itu, butuh peran orang dewasa secara langsung untuk mendengar aspirasi mereka.

"Feedback orang dewasa langsung, harus didengar oleh pemangku kebijakan," kata Jasra.

Simak juga cara Yannie Kim mengatur waktu main drama Korea dan menjaga anak tanpa pengasuh, di video intimate interview berikut: