Tagar Indonesia Gelap belakangan ramai berseliweran di media sosial, Bunda. Beragam komentar pun dilontarkan untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan tentang kondisi Indonesia saat ini.

Tak bisa tinggal diam, para mahasiswa di berbagai kota melakukan aksi unjuk rasa di jalan dengan tajuk 'Indonesia Gelap'. Aksi ini dimulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menuai berbagai respons hingga Indonesia Gelap semakin ramai dilantangkan.

Hingga akhirnya puncak aksi demonstrasi Indonesia Gelap digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Berbagai lapisan masyarakat pun turun ke jalan untuk ikut menyuarakan tuntutan kepada pemerintah, seperti evaluasi program makan siang bergizi hingga pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan.

Pendemo pada 1998 kembali ikut turun ke jalan

Salah satu peserta aksi unjuk rasa yang turut menyuarakan keresahan akan kondisi Indonesia saat ini, yaitu Heru Susilowati. Perempuan berusia 61 tahun ini datang untuk menyuarakan suaranya terhadap kondisi Indonesia saat ini melalui aksi Indonesia Gelap.

Sebelumnya, Heru Susilowati pernah terlibat dalam demo mahasiswa pada 1998 di DPR. "Keadaan tidak pernah berubah sejak 1998," ujar Heru seperti dikutip dari laman BBC Indonesia, baru-baru ini.

"Kalau 1998 kita itu rakyat benar-benar bersatu dengan mahasiswa untuk Indonesia yang lebih baik waktu itu, karena apa ya sudah 32 tahun sudah (dipimpin) sama pemerintah (orde baru)," lanjutnya.

Heru Susilowati mengaku setuju dengan anggapan Indonesia Gelap saat ini lantaran turut merasakan dampaknya. Salah satunya dengan harga kebutuhan sehari-hari terus mengalami kenaikan.

"Makanya adik-adik mahasiswa menyebutnya Indonesia Gelap karena mungkin situasi saat ini ya. Situasi saat ini yang apa-apa semakin mahal. Terus ya, (bisa) dibilang kok enggak membaik, malah lebih gelap dibilangnya. Ya itu benar, karena (saya) mengalami sendiri apa-apa barang di (pasar) harganya naik terus," tutur Heru.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, BEM SI membacakan 13 tuntutan dan menyerukan agar pemerintah dapat memenuhi semua tuntutan tersebut. Lantas apa saja poin-poin tersebut?

13 Poin tuntutan massa aksi Indonesia Gelap

Dikutip dari detikcom, berikut poin-poin tuntutan massa aksi unjuk rasa Indonesia Gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!