Mengenal 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Medsos dan Dibagikan Para Artis

Gerakan 17+* Tuntunan Rakyat/ Foto: X.com

Beberapa hari belakangan, postingan mengenai 17+8 Tuntutan Rakyat kini tengah menjadi sorotan besar di media sosial. Unggahan yang berisi daftar tuntutan ini muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi di berbagai kota hingga dunia maya, yang menuntut perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan penegak hukum.

Isu ini semakin mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah ketua umum partai politik menyampaikan keterangan resmi pada 31 Agustus 2025. Salah satunya adalah mengenai larangan anggota DPR bepergian ke luar negeri serta pencabutan tunjangan. Namun, pernyataan tersebut menuai banyak komentar warganet karena dianggap belum menyentuh inti persoalan.

Koalisi masyarakat sipil kemudian merilis daftar tuntutan yang berisi desakan agar segera melakukan perbaikan dan reformasi tata kelola pemerintah.

Simak lebih lanjut mengenai apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat dan poin detail tuntunannya yang dikutip dari laman resmi CNN Indonesia dan CNBC Indonesia pada artikel di bawah ini.

Apa itu 17+8 tuntutan rakyat?

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat adalah kumpulan aspirasi yang dirangkum dari berbagai suara masyarakat di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Daftar tuntutan ini dibagi berdasarkan tenggat waktu dan pihak yang dituju. Pertama, terdapat 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu satu pekan, yaitu hingga 5 September 2025. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian di sektor ekonomi.

Selain itu, terdapat 8 tuntutan tambahan yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia. Tuntutan tersebut diberi batas waktu yang lebih panjang, yaitu satu tahun, sampai dengan 31 Agustus 2026.

Awal mula 17+8 tuntutan rakyat hingga ramai di medsos

Awal mula 17+8 Tuntutan Rakyat berawal dari unggahan di media sosial yang muncul usai gelombang aksi demonstrasi di sejumlah kota. Unggahan tersebut berisi daftar tuntutan rakyat dengan dua tenggat waktu, yaitu 5 September 2025 untuk 17 tuntutan awal, serta 31 Agustus 2026 untuk 8 tuntutan tambahan.

Selain itu, rangkuman tuntutan tersebut ternyata bersumber dari berbagai suara masyarakat. Mulai dari hasil rembukan jutaan komentar warganet di Instagram, desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), hingga siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Terdapat pula dukungan dari gerakan mahasiswa, demo buruh, serta petisi di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan. Dengan banyaknya latar belakang tersebut, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi sebuah rangkuman dari aspirasi masyarakat.

Poin-poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat

Berikut poin-poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat:

A. 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

Sebanyak 17 tuntutan ditujukan kepada presiden, DPR, ketua umum partai politik, polisi, TNI, dan kementerian. Tuntutan ini harus diselesaikan paling lambat pada 5 September 2025.

Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah.

Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimun dan outsourcing.

B. 8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

Selain 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu singkat, masyarakat juga merumuskan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026.

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Daftar artis yang posting 17+8 Tuntutan Rakyat

Bukan hanya masyarakat umum, sejumlah artis dan figur publik juga ikut menyuarakan dukungan terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat melalui media sosial mereka. Berikut beberapa di antaranya: