Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini ramai diperbincangkan publik. Hal itu disampaikan dalam forum konsolidasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ketika sudah rapat di DPR saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi. Tidak perlu PERSAGI. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi," kata Cucun dikutip dari laman detikcom.

Setelah viral, Cucun mengunggah klarifikasi melalui akun Instagram resmi. Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa dinamika debat di ruang rapat mungkin menimbulkan kesan menyepelekan profesi ahli gizi.

"Saya sudah sampaikan di media sosial saya. Bahkan semalam kita diskusi sama Ketua PERSAGI. Pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal pertemuan sudah kita sampaikan," ujar Cucun.

Cucun menjelaskan bahwa diskusi lanjutan sudah dilakukan bersama PERSAGI untuk meluruskan duduk perkara terkait peran tenaga gizi dalam program MBG.

Sementara itu Ketua DPP PERSAGI Bidang Kajian Ilmiah, Marudut Sitompul, membenarkan pihaknya telah bertemu langsung dengan Cucun di DPR dan membahas persoalan ini, juga bersama para anggota Komisi IX DPR.

Ia menegaskan posisi PERSAGI tidak berubah, ahli gizi tetap menjadi tenaga kunci dalam pengaturan makanan pada SPPG dalam program MBG.

"Yang jelas tenaga gizi (ahli gizi) yang akan mengatur makanan di SPPG. Bila tenaga gizi tidak terpenuhi, program MBG harus tetap berjalan. Solusi tenaga untuk mencapai tujuan MBG harus ada solusi dan sebaiknya berkoordinasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia," tuturnya.

PERSAGI menilai pengawasan kualitas makanan bergizi tidak dapat digantikan oleh tenaga non-gizi tanpa kompetensi, karena berkaitan dengan perhitungan kebutuhan energi, makronutrien, mikronutrien, keamanan pangan, serta evaluasi gizi anak sebagai target utama program MBG.

Ia berharap klarifikasi dan permintaan maaf dari Cucun dapat menjadi titik balik agar pembahasan MBG ke depan lebih berbasis sains dan menggunakan rekomendasi tenaga profesional.

Respons Kepala BGN soal viral pernyataan Waka DPR Cucun

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya memprioritaskan sarjana gizi untuk ditempatkan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan standarnya, Bunda.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu, kita sekarang perlu orang-orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang kekurangan pengetahuan gizi," kata Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki ahli gizi. Ini tentunya penting karena BGN menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat, Bunda. 

"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya," ucapnya.

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa jumlah tenaga ahli gizi yang tersedia hingga kini masih terbatas. Oleh karena itu, BGN mencari alternatif dengan melibatkan lulusan dari bidang terkait yang memiliki pengetahuan dasar tentang gizi, Bunda.

Pakar gizi turut memberikan tanggapan

Selain dari Kepala BGN Dadan Hidayana, pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal soal ahli gizi dalam program MBG menuai kritik dari para pakar. Salah satunya adalah dr Tan Shot Yen, pakar gizi komunitas yang menyesalkan pernyataan tersebut.

"Sebetulnya sudah jelas ngaco, artinya tidak paham profesi ahli gizi," kata dr. Tan, menilik dari detikcom.

Lebih lanjut, ia menilai usulan mengganti ahli gizi dengan tenaga lain di MBG merupakan tindakan yang dilakukan sembrono, Bunda. Menurutnya, pembuat kebijakan seharusnya memahami perbedaan antara jabatan struktural serta fungsional.

"Pernah mikir enggak, kepala Puskesmas dan Menteri Kesehatan bisa saja bukan dokter, tapi mereka tidak berhak menangani pasien di poli? Nah, mulai mikir dari situ kenapa ahli gizi tidak bisa diganti jika memang mau makanan kalian bergizi," katanya.

"Yang arogan itu orang yang bicara tanpa paham duduk perkara," tambah dr. Tan.

Demikian respons sejumlah pihak terkait viralnya pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal soal ahli gizi dalam program MBG. Informasi ini memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya peran dari tenaga ahli gizi, Bunda.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!