Annisa Aulia Rahim | HaiBunda
Sabtu, 04 Jan 2025 18:50 WIBPemerintah China sedang gencar mendorong para lajang untuk segera menikah dan melahirkan anak. Alasannya, populasi di sana mulai menua, dan angka kelahiran menurun drastis. Jadi, demi menjaga kestabilan ekonomi dan sosial, berbagai kebijakan unik mulai bermunculan.
Nah, kira-kira kebijakan seperti apa, ya, yang mereka buat? Yuk, Bunda kita bahas!
Dilansir dari Finansial Times, Tiongkok telah meningkatkan kampanye nasional untuk meyakinkan para lajang untuk berkencan, menikah, dan memiliki anak saat Beijing bergulat dengan krisis demografi yang semakin parah.
Menariknya ya Bunda, pemerintah daerah di China sampai menghubungi para perempuan yang sudah menikah untuk menanyakan rencana mereka untuk memiliki anak dan memberikan uang tunai kepada para orang tua untuk mendorong mereka memiliki lebih dari satu anak.
Sementara itu, perempuan yang sudah menikah berusia 20-an dan awal tiga puluhan di seluruh negeri telah menerima telepon dari pejabat setempat yang menanyakan tentang rencana mereka untuk memulai sebuah keluarga, menurut beberapa orang yang berbicara dengan Financial Times dan memposting di media sosial.
Dalam beberapa kasus, penelepon meminta perempuan untuk menghadiri pemeriksaan tubuh prenatal. Penelepon lainnya lebih langsung, menawarkan subsidi kepada perempuan yang memiliki lebih dari satu anak. Pasangan harus memiliki rata-rata 2,1 anak untuk mencapai tingkat penggantian populasi.
Kalau di sini ada Valentine’s Day, di China ada Singles’ Day pada 11 November. Awalnya, ini hari belanja besar-besaran. Namun, kini pemerintah mengubah maknanya, termasuk jadi ajang pertemuan para lajang. Jadi, semacam pesta cari jodoh, Bunda!
Selain itu, pemerintah sekitar juga meminta Universitas di China untuk memperkenalkan kursus cinta bagi para mahasiswa lajang. Bahkan ya Bunda, dalam beberapa bulan terakhir, People’s Daily dan Life Times yang dikelola pemerintah telah mempromosikan pendapat ilmiah yang mengatakan bahwa melahirkan baik untuk kesehatan ibu dan bahkan dapat membantu mencegah kanker dan mengobati penyakit tertentu.
Ternyata, alasan utama pemerintah China membuat kampanye untuk mendorong warganya menikah dan memiliki anak karena populasi Tiongkok menyusut. Di mana jumlah kematian melebihi kelahiran yang menambah tekanan pada pemerintah daerah untuk mengatasi prospek demografi yang semakin suram.
Banyak orang di China memilih fokus pada karier atau menunda menikah karena merasa biaya hidup makin mahal. Hal itulah yang membuat pemerintah khawatir populasi mereka makin sedikit, sementara jumlah lansia terus bertambah.
“Populasi Tiongkok menghadapi tiga tren utama: Penuaan, kelahiran rendah, dan tingkat pernikahan yang rendah. Jumlah anak-anak lebih sedikit dan jumlah orang tua lebih banyak. Kecepatan dan skala penuaan di Tiongkok belum pernah terjadi sebelumnya,” kata ekonom terkemuka Ren Zeping dikutip dari Ft.
Kebijakan pemerintah China untuk mendorong warganya menikah dan memiliki anak memicu beragam tanggapan. Bahkan seorang penduduk Zhejiang, Cina menolak penawaran subsidi sebesar Rmb100.000 (US$14.000) dari para pejabat menawarkan kepada para perempuan setempat untuk memiliki anak kedua.
“Tidak ada kebijakan yang jelas, tetapi jika Anda memintanya, desa akan mencarikan cara untuk mendapatkan subsidi. Saat ini, subsidi untuk anak-anak ditentukan oleh pemerintah daerah tergantung pada kesehatan keuangan mereka,” katanya dikutip dari Skynews.
Kebijakan ini merupakan langkah ambisius pemerintah China untuk menjaga stabilitas demografis dan ekonomi. Langkah ini dinilai mengundang kritik terkait dampaknya terhadap kebebasan individu dan efektivitasnya.
Di beberapa kasus, perempuan seringkali merasa terbebani karena ekspektasi sosial untuk segera menikah dan memiliki anak. Ini dapat memperkuat stereotip gender dan menghambat kemajuan kesetaraan.
Para ahli skeptis menilai bahwa langkah-langkah resmi untuk meningkatkan angka kelahiran akan membujuk kaum muda untuk memulai keluarga, terutama karena meningkatnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lesu telah mengendalikan pengeluaran.
Seorang ahli demografi Tiongkok di University of California, Irvine, Wang Feng, mengatakan para pejabat menggunakan buku pedoman yang sama tentang penggunaan kekuatan administratif untuk mencapai tujuan demografi yang terbukti selama era kebijakan satu anak, 35 tahun sejak 1980 ketika keluarga dibatasi untuk memiliki satu anak.
Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!