Bunda, Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka di Luar Zona Hijau Corona

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tengah mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Bunda.

Pelaksanaan pembelajaran ini berlaku untuk wilayah selain zona hijau Corona atau COVID-19. Pembelajaran ini akan memberi kesempatan tatap muka secara terbatas.

"Untuk pembelajaran jarak jauh, Mendikbud telah memikirkan langkah-langkah dan tidak lama lagi akan menentukan langkah. Selain zona hijau akan diberi kesempatan melakukan tatap muka secara terbatas," kata Doni, dalam Keterangan Pers setelah Rapat Terbatas di YouTube Sekretariat kabinet RI, dikutip Selasa (28/7/2020).

Saat ini, kegiatan sekolah secara tatap muka hanya dilakukan pada sekolah yang berada di zona hijau COVID-19. Tercatat hanya 6 persen dari total peserta didik yang berada di zona ini, Bunda.

Sebelumnya, pada pertengahan Juli lalu, Gugus Tugas COVID-19 telah mengkaji untuk membuka sekolah yang masuk zona kuning.

Ilustrasi anak sekolah/ Foto: iStock

Dalam keterangannya, Doni mengungkapkan ada beberapa daerah yang mulai berinisiatif melakukan pembelajaran dengan berbagai cara. Salah satunya, sekolah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menggunakan handy talkie (HT) untuk belajar karena tidak ada akses internet.

"Beberapa daerah yang berinisiatif melakukan radio panggil oleh guru, tidak ada rotan akar pun jadi. Ini kreativitas di masyarakat, apresiasi setiap pihak sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung," ujarnya.

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa berhenti. Hal ini juga disampaikan Prof. Dr. Ir. K.H. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional Indonesia periode 2009-2014. Ia mengatakan bahwa saat ini, pembelajaran online merupakan cara terbaik untuk diterapkan.

"Kita semua sepakat cara terbaik saat ini pakai daring. Tetapi saya memberikan pendapat, kombinasi, ada yang online ada yang offline," kata Nuh, beberapa waktu lalu.

Ketersediaan fasilitas juga harus mendukung sistem pembelajaran online atau daring. Menurut Nuh, kebijakan tidak akan berjalan jika fasilitas tidak memadai.

"Tentu ketersediaan dan keterjangkauan digital infrastruktur menjadi keharusan. Karena kalau ini tidak ada, maka kebijakan belajar dari rumah tidak punya makna," ucapnya.