Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai pada 13 Juli 2020. Namun, ini tidak berarti kegiatan belajar mengajar dilakukan tatap muka di sekolah, melainkan siswa tetap belajar dari rumah.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau remote learning mungkin tepat, mengingat wabah COVID-19 yang belum juga usai. Hanya saja dalam prosesnya, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek agar PJJ bisa berlangsung lancar.

Untuk itu, Retno menjabarkan beberapa poin penting yang sebaiknya dilakukan pemerintah selama melangsungkan PJJ, di antaranya:

1. Gratiskan internet untuk PJJ

"Masalah PJJ itu salah satunya adalah kuota, anaknya tiga itu sangat berat, lebih baik mereka makan daripada beli kuota," ujar Retno Listyarti, melalui siaran langsung di acara Webinar dengan tema Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Menghadapi COVID-19, dikutip dari YouTube Kantor Staf Presiden, Kamis (11/6/2020).

Retno menyarankan agar pemerintah Indonesia menggratiskan internet pada saat jam PJJ selama 6 bulan ke depan. Tujuannya agar semua anak terlayani PJJ terutama dengan sistem daring (online). Selain itu, untuk pemerintah daerah agar mendorong setiap sekolah, negeri maupun swasta, yang ada jaringan internetnya untuk memberi akses wifi gratis. Sehingga, anak-anak sekitar sekolah meskipun bukan siswa sekolah tersebut bisa menggunakan wifi saat PJJ.

"Dalam praktik kemarin, hasil survey kami, PJJ ini hanya melayani anak-anak kaya dan anak-anak miskin tidak, artinya ada bias kelas dalam pelaksanaan PJJ," jelas Retno.

2. Jam belajar diperpendek

Saat PJJ sebaiknya jam belajar diperpendek. Hal ini karena PJJ bukan memindahkan sekolah ke rumah. Jadi sebaiknya sekolah menyusun jam pembelajaran agar efektif dan efisien.

"Misalnya PJJ tidak harus memindahkan jam belajar di sekolah 10 jam, di rumah juga jadi 10 jam, ini nanti menumpuk tugas," ujar Retno.

3. Guru harus fleksibel

Guru harus fleksibel dalam proses PJJ, termasuk waktu mengumpulkan tugas dan waktu mengerjakan ulangan atau ujian. Misalnya, dalam satu hari, siswa SD sebaiknya hanya diberi satu mata pelajaran. Untuk siswa SMP sebaiknya dua mata pelajaran. Sedangkan siswa SMA diberi dua sampai tiga mata pelajaran.

4. Adakan praktik di sekolah untuk siswa yang butuh praktik

"Ternyata di dalam hasil survey kami, pendidikan vokasi atau SMK itu ada praktik, ini enggak jalan karena COVID-19," jelas Retno.

Jika PJJ diperpanjang 6 bulan ke depan, KPAI mengusulkan, siswa SMK dan SMA jurusan IPA, yang perlu melakukan praktik di bengkel atau laboratorium dengan peralatan yang hanya ada di sekolah dan tidak tersedia di rumah, maka siswa tersebut boleh datang ke sekolah untuk praktik. Tentunya pemerintah dan sekolah harus membantu untuk memfasilitasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

5. Kurikulum 2013 harus disederhanakan

KPAI menyarankan, dalam situasi seperti ini, tentunya kurikulum 2013 harus disederhanakan menjadi kurikulum dalam situasi darurat.

6. Penggunaan dana desa

KPAI mendorong penggunaan dana desa untuk kepentingan pendidikan, terutama bagi yang luring atau di luar jaringan.

"Jadi, kepala dinas pendidikan Papua menyatakan bahwa dari 608.000 pelajar di wilayahnya ada 54 persen tidak terlayani daring. Nah, atas dasar ini bagaimana kemudian bisa dibantu, karena mereka enggak punya peralatan, kuota, untuk itu dana desa dipergunakan," jelas Retno.

Simak juga the new normal dalam video ini: