Demi kelancaran proses belajar mengajar secara daring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar. Sayangnya, bantuan subsidi tersebut menemui banyak masalah, Bunda.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bantuan kuota Nadiem minim data. Hal ini menyebabkan salah sasaran dan boros anggaran. Syaiful mengatakan, sebaiknya Kemendikbud lebih rinci dalam mengatur syarat penerima kuota gratis.

"Karena filosofinya kan memberi yang tidak mampu. [Tapi] Karena keterbatasan data, semua disubsidi. Bagi yang punya kemampuan, lebih baik tidak usah dicantumkan kepada anaknya," kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda bahkan menyarankan lebih baik dana yang mencapai Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota tersebut digunakan untuk membelikan smartphone pada siswa-siswa yang membutuhkan, daripada mensubsidi kuota tapi tidak sesuai sasaran.

"Berapa dari 68 juta siswa yang tidak punya smartphone? Kalau bisa dari Rp7,2 triliun kita minta diupayakan dipecah untuk pemberian subsidi smartphone," katanya.

Insiden salah sasaran yang paling disorot yakni saat anggota Ombudsman RI, Alvin Lie mendapat 50 gigabyte (GB) kuota gratis untuk belajar daring. Alvin dapat kuota karena sedang menempuh pendidikan S3.

Alvin sendiri merasa tidak butuh kuota tersebut, karena memiliki pendapatan yang cukup. Menurutnya seharusnya subsidi kuota diverifikasi dengan baik sehingga tepat sasaran.

"Rasa-rasanya mahasiswa S3 seperti saya enggak perlu diberikan kuota internet. Ini kan untuk membantu yang masih muda. Kalau S2, S3 kan umumnya sudah bekerja," ujar Alvin.

Lebih lanjut, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memprediksi bantuan kuota akan merugi hingga Rp1,7 triliun. Hal ini lantaran kuota yang diberikan dirasa masif, sehingga ada kemungkinan kuota tak terpakai semua.

Seperti diketahui, besaran kuota yang diberikan pada masing-masing jenjang pendidikan berbeda. Siswa PAUD mendapat 20 GB, siswa pendidikan dasar dan menengah 35 GB, guru 42 GB, dosen dan mahasiswa 50 GB.

"Karena kuota sisa akan hangus bersamaan masa aktif kuota, kami memprediksi ada sekitar 15 dari 30 gigabyte (GB) tidak akan terpakai," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Marta Tanjung.

Subsidi kuota ini pun ternyata dibagi dua, yakti kuota belajar untuk mengakses aplikasi dan situs yang ditentukan Kemendikbud, serta kuat umum untuk mengakses internet tanpa batasan. Kuota umum yang diberikan ini pun dirasa minim dan tidak cukup, yang membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik hal tersebut.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan banyak siswa, guru, dan orang tua yang mengeluh soal kuota umum yang hanya dialokasikan 5 GB.

"Selama PJJ hampir setiap hari menggunakan mesin pencari untuk melihat praktik bidang keahliannya, seperti jurusan tata boga mencari referensi di aplikasi Youtube. Sementara aplikasi Youtube tidak termasuk dalam paket kuota belajar," katanya.

Tak sampai di sana, jumlah penerima kuota gratis juga rupanya tidak meliputi semua siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Bulan ini, kuota gratis disalurkan kepada 27.305.495 penerima.

Padahal menurut Dapodik, total jumlah siswa mencapai 52.202.289 orang, guru 3.146.502, mahasiswa mencapai 8.399.451, serta dosen 286.050 orang. Ini berarti hanya 42 persen pengajar dan pelajar yang baru menikmati bantuan kuota.

Alokasinya juga tidak merata di 34 provinsi. Sebanyak 16.424.143 dari 26.623.776 atau sekitar 61 persen peserta didik penerima kuota berada di Pulau Jawa. Sementara untuk pendidik, 54 persen dari keseluruhannya berasal dari Pulau Jawa. Tepatnya ada 853.806 dari 1.553.090 pendidik. Ini artinya, yang menerima kuota banyaknya berasal dari enam provinsi, demikian dilansir CNN Indonesia.

Semoga ada solusi untuk hal ini nantinya ya, Bunda.

Simak juga soal kelas online di masa new normal dalam video ini: