Pemerintah Minta Masyarakat Tak Lakukan Umrah Backpacker, Ini Alasannya Bunda

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan umrah secara mandiri atau umrah backpacker. Alasannya, melakukan kegiatan tersebut cukup berisiko karena tidak di bawah pantauan pemerintah langsung, Bunda.

Perlu diketahui, umrah backpacker merupakan kegiatan non-prosedural yang dibuat oleh pihak yang diduga tidak bertanggung jawab. Mereka yang mengadakan kegiatan ini tidak memiliki izin dari Kemenag, sehingga minim keamanannya.

"Oleh karena itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan bersifat memaksa siapa pun baik dia tahu atau tidak tahu, sudah membaca atau tidak membaca," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nur Arifin, saat dihubungi detikcom, Rabu (4/10/23).

"Begitu undang-undang sudah diundangkan maka mengikat semua warga, semua masyarakat," sambungnya.

Arifin mengatakan bahwa imbauan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pada warga negaranya. Apalagi mengingat umrah bukanlah perjalanan yang ringan. Saat menunaikan ibadah ini, kita harus pergi ke negara orang yang memiliki bahasa serta budaya berbeda.

"Kalau ada kasus misalnya permasalahan kesehatan, permasalahan hukum, permasalahan keamanan, siapa yang bertanggung jawab? Nah DPR juga pemerintah telah merumuskan undang-undang. Nah dalam undang-undang tersebut orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus ada jaminan. Jaminan layanan ibadah, jaminan layanan transportasi, jaminan layanan keamanan, hukum dan sebagainya, dan itu akhirnya ditetapkan melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," ujar Arifin.

Menurut Arifin, menjalankan umrah melalui PPIU dapat membantu Bunda untuk mendapatkan pertanggungjawaban bila nantinya mengalami masalah. Umumnya, travel PPIU juga sudah termasuk dengan asuransi yang menjamin perjalanan umrah.

"Jadi kalau melalui travel PPIU maka pemerintah mudah menuntut kalau ada permasalahan di masyarakat. Yang di mana, di sana ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan sebagainya. Hingga jelas jaminannya. Tetapi kalau umrah mandiri atau umrah backpacker tidak ada jaminan. Nanti kalau ada masalah siapa yang menjamin? Negara punya kewajiban untuk melindungi masyarakatnya. Seluruh rakyat yang keluar negeri dalam tanggung jawab negara," ungkapnya.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan soal manfaat umrah melalui travel PPIU. Apa saja ya?

TERUSKAN MEMBACA DI SINI.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!