Pekerja Anak di Indonesia Masih Tinggi, Kemnaker Luncurkan Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan

Tahukah Bunda? Saat ini ternyata masih banyak pekerja anak di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI berupaya dengan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan (tahap II).

Hal tersebut diungkap langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli.

Pada kesempatan ini, Ida mengajak orang tua bersama pemerintah dan dunia usaha, serta serikat pekerja untuk terus bersinergi dan melakukan inovasi dalam bentuk komitmen menghapus pekerja anak.

“Besok 23 Juli kita rayakan Hari Anak Nasional, mari kita berikan kado terindah kepada anak-anak Indonesia dengan berkomitmen bersama melalui roadmap lanjutan ini,” ujar Ida, dikutip dari laman Kemnaker.go.id, Jumat (26/7/2024).

Pekerja anak di Indonesia masih tinggi

Berdasarkan data BPS 2023, jumlah pekerja anak usia 5 hingga 17 tahun sebesar 1,01 juta orang. Jumlah tersebut cenderung stagnan jika dibandingkan dengan 2022, yang jumlahnya juga sekitar 1,01 juta orang.

“Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit karena itu diperlukan suatu komitmen kita bersama untuk menanggulanginya,” imbuh Ida.

Ia pun melanjutkan hingga saat ini Kemnaker tidak akan berhenti melakukan penanggulangan pekerja anak untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Salah satu upaya Kemnaker yang telah dilakukan adalah penarikan pekerja anak mulai dari 2008 hingga 2020. Program ini diketahui berhasil menarik 143.456 anak.

Kemnaker juga terus melakukan berbagai upaya untuk menghapus pekerja anak di bawah umur di Indonesia. Mereka mulai dengan meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

“Peta Jalan Lanjutan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap, sehingga akhirnya mencapai Indonesia terbebas dari pekerja anak, khususnya pada situasi BPTA,” tutur Ida.

Ida juga mengharapkan dengan Roadmap lanjutan ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi semua stakeholder untuk penyusunan program-program percepatan penghapusan Pekerja Anak dan BPTA.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Haryanto mewakili Plt Dirjen Binwasnaker K3, mengatakan Peta Jalan Lanjutan yang disusun sejak 2023 ini melibatkan stakeholder dari Kementerian/Lembaga, Serikat Pekerja/Buruh dan Organisasi Masyarakat Sipil Pemerhati Anak, Bunda.

Dampak bagi anak yang bekerja di bawah umur

Melansir dari laman National Library of Medicine, penelitian tentang dampak bekerja pada remaja atau anak di bawah ini telah difokuskan pada berbagai hasil, termasuk pendidikan, pekerjaan, hubungan, pengembangan pribadi, dan perilaku bermasalah.

Anak-anak yang menggabungkan sekolah dan pekerjaan harus memenuhi persyaratan dari dua peran sosial yang berpotensi menuntut. Seiring bertambahnya jam kerja, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan sekolah, serta aktivitas lainnya.

Mereka yang bekerja di bawah umur mungkin lebih sering merasa lelah di kelas dan tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumah (PR). Anak yang bekerja dapat menjauhkan mereka dari sekolah, sehingga mengurangi kehadirannya di sekolah dan meningkatkan kemungkinan putus sekolah.

Nah, itulah Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak yang diluncurkan oleh Kemnaker dan perlu dipahami semua kalangan, terutama orang tua. Semoga bermanfaat, ya, Bunda.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!