Terpopuler
Aktifkan notifikasi untuk dapat info terkini, Bun!
Bunda dapat menonaktifkan kapanpun melalui pengaturan browser.
Nanti saja
Aktifkan

moms-life

Kata MUI soal Pasal Nikah Siri & Poligami dalam KUHP Baru, Bolehkah Suami Dipidana jika Melakukannya?

Amira Salsabila   |   HaiBunda

Rabu, 07 Jan 2026 16:00 WIB

Ilustrasi palu hukum
Ilustrasi Kata MUI soal Pasal Nikah Siri & Poligami dalam KUHP Baru, Bolehkah Suami Dipidana Jika Melakukannya?/Foto: Getty Images/iStockphoto/Michał Chodyra
Jakarta -

Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai pengganti aturan peninggalan kolonial Belanda. Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyampaikan responsnya.

Kehadiran KUHP baru dinilai sebagai tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.

MUI menilai, KUHP baru menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak keluar dari ketergantungan terhadap produk hukum kolonial menuju sistem hukum pidana yang disusun berdasarkan kebutuhan dan nilai bangsa sendiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


“Artinya kita sudah terbebas dari KUHP Produk Kolonial menuju kemandirian dan kedaulatan hukum nasional. Dengan KUHP baru, sebagai payung hukum pidana untuk melindungi masyarakat,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH. Asrorun Ni’am Sholeh, dikutip dari laman detikcom, Rabu (7/1/2026).

Meski begitu, sosok yang akrab disapa Prof Ni’am itu menegaskan bahwa MUI tetap memberikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru. Salah satunya adalah ketentuan nikah siri dan poligami yang dapat dipidana.

Suami nikah siri dan poligami boleh dipenjara?

Prof Ni’am mengatakan peristiwa perkawinan memang perlu dicatatkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengadministrasikan peristiwa keagamaan. Pencatatan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil masyarakat.

“Tapi pendekatannya adalah keaktifan masyarakat untuk mencatatkan. Sementara, KUHP mengatur larangan perkawinan terhadap seseorang yang ada penghalang yang sah, seperti menikahi orang perempuan yang sudah berada di dalam ikatan perkawinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, Bunda. Dalam konteks ini, KUHP menegaskan adanya unsur penghalang sah dalam perkawinan.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!

(asa/pri)

TOPIK TERKAIT

HIGHLIGHT

Temukan lebih banyak tentang
Fase Bunda