moms-life
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ini 2 Badan Baru yang Bakal Dibentuk
HaiBunda
Kamis, 19 Nov 2026 15:30 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini menjadi langkah baru dalam upaya mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Setelah UU tersebut berlaku, pemerintah akan mendorong pembentukan dua badan baru yang berkaitan dengan proses perampasan aset. Salah satunya adalah badan pengelola perampasan aset yang akan diberi terpisah dari lembaga penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pemisahan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Dengan demikian, penegak hukum tidak memiliki kewenangan sekaligus dalam merampas dan mengelola aset hasil tindak pidana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ungkapnya, dikutip dari laman detikcom, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman mengatakan banyak negara yang membuat badan pengelola hasil rampasan aset secara tersendiri. Badan itu dipisahkan dengan penegak hukum demi hindari konflik kepentingan.
"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ujar dia.
Kemudian, Habiburokhman membeberkan badan kedua bernama Badan Pengawasan Perampasan Aset. Badan ini dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.
"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelasnya.
TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.
Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!
(asa/rap)TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
HIGHLIGHT
REKOMENDASI PRODUK
INFOGRAFIS
KOMIK BUNDA
FOTO
Fase Bunda