HaiBunda

MOM'S LIFE

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ini 2 Badan Baru yang Bakal Dibentuk

Amira Salsabila   |   HaiBunda

Kamis, 19 Nov 2026 15:30 WIB
Ilustrasi UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ini 2 Badan Baru yang Bakal Dibentuk/Foto: Getty Images/iStockphoto/Michał Chodyra
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini menjadi langkah baru dalam upaya mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.

Setelah UU tersebut berlaku, pemerintah akan mendorong pembentukan dua badan baru yang berkaitan dengan proses perampasan aset. Salah satunya adalah badan pengelola perampasan aset yang akan diberi terpisah dari lembaga penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pemisahan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Dengan demikian, penegak hukum tidak memiliki kewenangan sekaligus dalam merampas dan mengelola aset hasil tindak pidana.


“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ungkapnya, dikutip dari laman detikcom, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman mengatakan banyak negara yang membuat badan pengelola hasil rampasan aset secara tersendiri. Badan itu dipisahkan dengan penegak hukum demi hindari konflik kepentingan.

"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ujar dia.

Kemudian, Habiburokhman membeberkan badan kedua bernama Badan Pengawasan Perampasan Aset. Badan ini dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.

"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelasnya.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!

(asa/rap)

Simak video di bawah ini, Bun:

Mengenal Fenomena Job-pocalypse yang Mengancam Dunia Kerja Gen Z

TOPIK TERKAIT

ARTIKEL TERKAIT

TERPOPULER

20 Pertanyaan yang Konon Hanya Bisa Dijawab Orang IQ Tinggi

Mom's Life Dilla Atqia Rahmah

Cara Lakukan Diet OMAD seperti Fadil Jaidi untuk Turunkan 10 Kg Berat Badan

Mom's Life Arina Yulistara

Produk Ladaku hingga Keripik Bawang RI Ditarik Taiwan gegara Temuan Bahan Kimia, Ini Daftarnya

Mom's Life Annisa Karnesyia

Potret Glenca Chysara & Rendi Jhon Gelar Tasyakuran 4 Bulanan Kehamilan Pertama

Kehamilan Amrikh Palupi

Potret Keseruan Ultah Leya Princy Ke-20, Sederhana namun Hangat Bersama Keluarga

Mom's Life Annisa Karnesyia

REKOMENDASI
PRODUK

TERBARU DARI HAIBUNDA

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ini 2 Badan Baru yang Bakal Dibentuk

20 Pertanyaan yang Konon Hanya Bisa Dijawab Orang IQ Tinggi

Potret Glenca Chysara & Rendi Jhon Gelar Tasyakuran 4 Bulanan Kehamilan Pertama

Cara Lakukan Diet OMAD seperti Fadil Jaidi untuk Turunkan 10 Kg Berat Badan

Produk Ladaku hingga Keripik Bawang RI Ditarik Taiwan gegara Temuan Bahan Kimia, Ini Daftarnya

FOTO

VIDEO

DETIK NETWORK