Nadhifa Fitrina | HaiBunda
Jumat, 02 Jan 2026 09:10 WIBKabar terbaru datang dari Korea Selatan, Bunda. Negara ini berencana menghentikan adopsi anak ke luar negeri setelah angka adopsi oleh warga asing terus menurun.
Para penyelidik PBB menaruh perhatian serius pada kasus ini. Mereka menilai Korea Selatan belum benar-benar menuntaskan masalah hak asasi manusia terkait adopsi anak yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.
Dikutip dari laman AP News, pengumuman ini muncul tak lama setelah kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi laporan dari Seoul, Korea Selatan. Mereka meminta negara ini menindaklanjuti keluhan anak-anak adopsi yang pernah menerima catatan palsu atau mengalami pelecehan.
Bicara soal hal ini, masalah tersebut sebenarnya jarang dibicarakan di forum PBB. Namun, tekanan terhadap Korea Selatan semakin meningkat karena adanya kasus penipuan dan penyalahgunaan yang terjadi selama program adopsi, terutama di era 1970-an dan 1980-an.
Pada masa itu, ribuan anak Korea dikirim ke negara Barat setiap tahunnya. Situasi ini pun menjadi sorotan karena banyak kasus yang sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya.
Negara ini berencana menghentikan adopsi anak ke luar negeri secara bertahap. Targetnya, program adopsi asing akan mencapai nol paling lambat pada tahun 2029, seiring dengan pengetatan kebijakan kesejahteraan anak.
Selain itu, Korea Selatan hanya menyetujui adopsi asing untuk 24 anak pada tahun 2025. Angka ini turun jauh sekitar 2.000 anak pada tahun 2005, bahkan lebih rendah dari rata-rata tahunan lebih dari 6.000 pada era 1980-an.
Dalam pengarahan kepada PBB, para pejabat lebih fokus pada perbaikan di masa depan. Mereka ingin sistem adopsi berjalan lebih transparan dan mengutamakan kepentingan anak.
"Sebelumnya, adopsi sebagian besar ditangani oleh lembaga adopsi swasta, dan meskipun mereka seharusnya memprioritaskan kepentingan terbaik anak, mungkin juga ada kepentingan lain yang saling bertentangan," kata Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan di Korea Selatan, Lee Seuran, dikutip dari AP News.
"Sekarang, dengan sistem adopsi yang direstrukturisasi menjadi kerangka kerja publik, dan dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam proses persetujuan adopsi, kita memiliki kesempatan untuk menilai kembali apakah adopsi internasional benar-benar merupakan pilihan yang diperlukan," tambahnya.
Dilansir dari AP News, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Korea Selatan untuk memberikan solusi yang lebih tegas terkait adopsi anak ke luar negeri. Tekanan ini pun muncul setelah penyelidik melihat kasus dan masalah yang terjadi selama bertahun-tahun.
Para penyelidik PBB, termasuk yang menangani kasus perdagangan manusia dan pelecehan anak, menyoroti kasus Yooree Kim. Perempuan berusia 52 tahun ini kala itu dikirim ke keluarga di Prancis pada 1984 tanpa persetujuan dari orang tua kandungnya, dengan dokumen yang menyebutnya sebagai anak yatim piatu.
Kim mengaku mengalami pelecehan fisik dan seksual dari orang yang mengadopsinya. Ia kemudian mengajukan petisi ke PBB sebagai upaya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah di Korea Selatan dan Prancis.
Dengan mengutip pada kasus Kim dan dari isu lain, para penyelidik PBB pun menilai Korea Selatan gagal memberi akses yang efektif bagi anak angkat untuk mendapatkan keadilan.
Korea Selatan menyebut sudah ada langkah baru untuk mengatur adopsi. Namun, pemerintah mengatakan penyelidikan dan ganti rugi bagi korban tergantung pada undang-undang yang akan datang.
Sayangnya hingga kini, pemerintah belum menawarkan langkah baru untuk menangani banyak catatan yang tidak akurat atau dipalsukan. Catatan ini membuat banyak anak adopsi sulit terhubung kembali dengan keluarga kandung atau mengetahui asal-usul mereka, Bunda.
Itulah ulasan seputar rencana Korea Selatan menghentikan program adopsi anak ke luar negeri setelah mendapat tekanan dari PBB.
Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!
(ndf/fir)