Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim kembali menjadi sorotan, Bunda. Setelah kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang menuai polemik, Nadiem kembali mendapat kritik soal kebijakan belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, mengkritik kebijakan Nadiem soal pendidikan di masa pandemi Corona. Menurutnya, Nadiem sebaiknya berhenti berdalih dan mencari solusinya.

"Pandemi ini memang bukan keinginan pemerintah, tapi solusinya ada di tangan pemerintah, di tangan Mas Menteri lebih tepatnya," kata Zita, dikutip dari detikcom.

"Dibandingkan terus berdalih, kalau Mas Menteri berdalih terus, lebih baik Mas Menteri mengundurkan diri. Saya rasa itu lebih gentleman dan terhormat," sambungnya.

Zita lalu menawarkan empat solusi untuk pendidikan tanpa diskriminasi. Pertama adalah 'online guided distance learning' atau belajar online untuk daerah dengan infrastruktur memadai. Kedua, 'support guided home learning' untuk siswa yang tidak punya gadget.

Lalu ketiga adalah 'support guided community learning' dengan cara sekolah datang ke komunitas anak yang tak punya gawai-internet. Terakhir, new normal school, yakni belajar dengan tatap muka di sekolah namun khusus untuk daerah yang benar-benar aman.

"PJJ memang baik, tapi tidak untuk saat ini. Dengan Indonesia seperti sekarang, kita bisa terapkan metode lain," ujar Zita.

Selian Zita, kritik terhadap PJJ dan PPDB juga dilontarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Nadiem Makarim. Melalui surat terbuka, Komisioner KPAI Retno Listyarti mempertanyakan kebijakan Nadiem yang mengurangi persentase PPDB jalur zonasi dari 80 persen menjadi 50 persen.

"Menurunkan jalur zonasi hingga sebesar 30 persen justru mengarah pada ketidakkonsistenan dalam berpikir soal keadilan sosial," ucap Retno.

Menurut Retno, PJJ membuat jutaan anak di Indonesia jadi frustasi. Selain itu, ada kesenjangan dalam akses online dan digital pada perserta didik ini.

"Ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustasi karena tidak terlayani PJJ. Berdasarkan survei KPAI, PJJ menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik," kata Retno.

Ia berharap anggaran POP bisa dialihkan untuk keperluan belajar online, termasuk menggratiskan internet siswa dan memberi gadget untuk yang membutuhkan. Anggaran dari POP seperti yang disebut Komisi X DPR RI adalah sebesar Rp595 miliar.

Dalam pesan tertulisnya itu, Retno juga mendorong agar kurikulum darurat saat pandemi Corona dapat segera diselesaikan.

Sebelumnya, pendapat yang sama juga pernah dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi. Ia menilai bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP lebih bermanfaat kalau digunakan untuk membantu guru, siswa, hingga infrastruktur. Khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Simak juga tips mengajarkan makna berkurban dari dua Bunda, di video berikut: