Pandemi COVID-19 membuat segala hal jadi terhambat, termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online dari rumah.

Hanya saja, kebijakan PJJ ini pun menimbulkan pro dan kontra, Bunda. Melalui rilis yang HaiBunda terima dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), beberapa hal yang memberatkan PJJ di antaranya seperti tidak terbiasanya siswa belajar online, terkendalanya internet seperti jaringan lelet maupun tidak memiliki kuota karena kurang biaya.

Tak hanya itu, banyak siswa merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan guru. Minat dan motivasi belajar siswa pun turun akibat rasa bosan. Stres atau tekanan pada diri siswa bahkan meningkat, yang berakibat adanya peristiwa bunuh diri oleh beberapa peserta didik di tahun 2020 di beberapa daerah di Indonesia.

"Kalaupun ada kebijakan paket internet gratis yang dibagikan oleh Kemendikbud RI, FSGI mengapresiasi langkah tersebut namun fakta dilapangan tidak seluruhnya digunakan oleh siswa dan guru. Hal ini terkendala pada input data handphone siswa oleh operator sekolah ke dapodik karena setiap siswa tidak semuanya memiliki gawai," kata Eka Ilham, Kepala Divisi Litbang FSGI yang juga Ketua Serikat guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima.

Para orangtua juga cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah, kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah.

PJJ dianggap sebagai hal baru bagi anak, orangtua, ataupun sekolah. Bisa dikatakan, tidak ada satu pihak pun yang punya cukup bekal untuk menjalaninya. Itu sebabnya, tidak heran jika Survei KPAI dengan FSGI yang disebarkan melalui jaringan SGI di seluruh daerah Indonesia terkait PJJ fase pertama berjalan tidak efektif dan 77,8 persen responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar dari rumah.

Rinciannya yakni, 37,1 persen siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stres, 42 persen siswa kesulitan daring karena orangtua mereka tidak mampu membelikan kuota internet, dan 15,6 persen siswa mengalami kesulitan daring karena tidak memiliki peralatan daring, baik handphone, komputer PC, apalagi laptop.

Lebih lanjut, FSGI juga melakukan survey singkat terkait rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021. Survei dilakukan pada 19 hingga 22 Desember 2020. Dengan diikuti oleh 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I.Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Dari 6.513 responden guru, 49,36 persen setuju dengan keputusan sekolah tatap muka pada 2021. Sementara itu 45,27 persen tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 5,37 persen.

Rupanya ini alasan para guru tersebut setuju dengan sekolah tatap muka.

Klik halaman selanjutnya

Simak juga tips belajar online efektif selama pandemi dalam video ini: