Anggota DPR Marahi Nadiem Makarim, Singgung Nasib Guru PPPK & Bangunan Sekolah Terbengkalai

Nama Anita Jacoba Gah mendadak jadi perbincangan. Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat itu murka kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

Peristiwa itu terjadi dalam agenda rapat kerja DPR pada Rabu (5/6/2024), Bunda. Anita menyampaikan kekesalannya sampai menunjuk-nunjuk Nadiem dalam rapat itu.

Kejadian bermula ketika Anita Jacoba Gah menyoroti anggaran Rp15 triliun di Kemendikbud. Ia pun mempertanyakan, apakah anggaran tersebut sudah digunakan dengan baik atau belum.

"Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak," kata Anita dalam rapat bersama Komisi X DPR, dikutip dari detikcom.

"Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah," sambung Anita.

Dalam kesempatan itu, Anita mengkritik tentang guru PPPK yang masih belum mendapatkan SK meski mereka sudah dinyatakan lulus. Ia juga menyampaikan hasil pengawasan di lapangan mengenai banyak bangunan sekolah yang terbengkalai.

"Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya," tutur Anita.

"Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP," ia mengatakan.

Tak hanya itu, Anita secara gamblang menolak data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR diverifikasi oleh tataran dinas. Menurut Anita, ada kekeliruan birokrasi terkait hal tersebut.

"Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini," ujar Anita.

"Jadi kalau mau dilakukan verifikasi harusnya Kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik," imbuhnya.

Secara lantang, Anita kemudian mengusulkan agar pimpinan Komisi X DPR memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud, Bunda. Ia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.

"Saya minta Ibu/Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana Bos, banyak, hancur ini," ucapnya.

Bersamaan dengan hal itu, Anita meminta supaya anggaran Kemendikbud periode 2021-2023 ikut diperiksa. Ia mengusulkan agar tidak ada penambahan tambahan di lembaga itu.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!