Belum lama ini viral pemberitaan tentang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Bunda. Hal ini lantas langsung menarik perhatian berbagai pihak.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membatasi kebebasan penggunaan jilbab pada anggota Paskibraka 2024. Hal ini berdasarkan aturan yang diteken Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada 1 Juli lalu.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Aturan ini mengatur standar pakaian bagi Paskibraka khusus untuk dua momen, Bunda. Momen pertama adalah saat pengukuhan Paskibraka, serta momen kala pelaksanaan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Fakta Paskibraka putri lepas hijab

Merangkum dari laman detikcom, ada beberapa fakta yang perlu diketahui tentang polemik aturan Paskibraka putri yang lepas hijab. Berikut ini Bubun bantu rangkumkan deretannya:

1. BPIP klaim tidak ada pemaksaan

Mendengar adanya berita ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi ikut buka suara, Bunda. Yudian menyebutkan bahwa para Paskibraka putri membuka jilbab dengan sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskribaka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV.

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab tersebut hanya melakukannya pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara tersebut, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

2. Orang tua keberatan

Salah satu anggota Paskibraka yang kedapatan melepas jilbabnya adalah Keynina Evelyn Candra yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini diungkapkan langsung oleh Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Anna Rina Herbranty.

Anna mengatakan bahwa pihak orang tua dari Keynina merasa keberatan dengan aturan tersebut dan sehingga sang putri harus melepas jilbabnya.

"(Orang tua) Keberatan," kata Anna saat dihubungi wartawan, Rabu (14/8/2024). Anna mengungkapkan komunikasi pihaknya dengan orang tua dari anggota Paskibraka.

Anna juga mengatakan bahwa Kesbangpol DIY telah menolak aturan tersebut. Hal ini karena aturan bertentangan dengan Pancasila dan HAM di DIY.

"Ortu adik-adik Paskibraka DIY sudah berkomen di grup kami dan sudah paham posisi Kesbangpol DIY. Bahwa kami menolak aturan tersebut karena bertentangan dengan Pancasila dan HAM dan di DIY tidak memberlakukan hal tersebut," jelasnya.

3. Respons MUI-Muhammadiyah

Polemik ini turut membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah merespons keras terkait adanya dugaan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka 2024, Bunda. Hal ini disebut mencederai semangat Pancasila dan termasuk tindakan yang diskriminatif.

"Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis, dikutip dari detikNews, Rabu (14/8/2024).

Cholil juga mendesak larangan jilbab bagi Paskibraka putri segera dicabut. Ia menyarankan Paskibraka Muslimah untuk pulang jika memang mendapat paksaan.

"Cabut arahan larangan berjilbab bagi Paskibraka atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujar Cholil.

Sejalan dengan MUI, PP Muhammadiyah turut menyayangkan adanya dugaan larangan penggunaan jilbab untuk Paskibraka Muslimah ini, Bunda. Mereka pun meminta agar aturan tersebut dicabut.

"Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut," kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Mu'ti menilai dugaan larangan mengenakan jilbab sebagai tindakan yang diskriminatif. Larangan ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia," ujar Mu'ti.

Klik baca halaman berikutnya untuk melihat fakta lainnya ya, Bunda.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!