Bunda, di negara Malaysia, para pria yang tidak ikut salat Jumat bisa menghadapi hukuman penjara hingga dua tahun. Berita ini tentu saja langsung menghebohkan publik.

Kasusnya menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin meninggalkan salat Jumat bisa berujung sanksi setegas itu?

Ternyata, pemerintah setempat memang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ibadah. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus di bawah ini untuk mengetahui cerita lengkapnya, Bunda.

Ancaman penjara dan denda bagi yang tidak ikut salat Jumat

Dilansir dari laman The Guardian, seluruh pria Muslim di Terengganu, Malaysia, yang meninggalkan salat Jumat tanpa alasan sah bisa dijatuhi hukuman penjara sampai dua tahun. Selain itu, mereka juga bisa didenda hingga Rp12,8 juta atau keduanya sekaligus.

Aturan baru tersebut diumumkan oleh pemerintah partai Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) pada tahun 2025. Sebelumnya, mereka yang absen salat Jumat tiga kali berturut-turut hanya bisa dipidana maksimal enam bulan atau denda sebesar Rp4,2 juta. 

Pengawasan terhadap kepatuhan salat Jumat ini dilakukan melalui spanduk pengingat di masjid. Pelaksanaan hukum ini juga melibatkan laporan masyarakat dan patroli gabungan dengan Departemen Urusan Islam Terengganu.

Anggota Dewan Legislatif Negara Bagian Terengganu, Muhammad Khalil Abdul Hadi, menekankan bahwa hukuman hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Ia menegaskan bahwa pengingat ini penting karena salat Jumat bukan hanya simbol keagamaan tetapi juga bentuk ketaatan umat Muslim.

“Pengingat ini penting karena salat Jumat bukan hanya simbol keagamaan tetapi juga ungkapan ketaatan di kalangan umat Muslim,” katanya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Terengganu, Malaysia, serius memastikan warganya tidak mengabaikan kewajiban ibadah mingguan mereka. Ancaman hukuman ini menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya yang lebih longgar.

Sejarah dan perubahan aturan salat Jumat di Terengganu

Undang-undang Syariah yang mengatur salat Jumat pertama kali diterapkan di Terengganu pada tahun 2001. Pada 2016 lalu, hukum ini diubah untuk memberikan sanksi lebih berat bagi pelanggaran tertentu, termasuk absen ibadah di bulan Ramadhan dan pelecehan terhadap perempuan di ruang publik.

Amandemen ini juga memperketat aturan terkait kehadiran salat Jumat. Satu ketidakhadiran saja kini bisa diproses, berbeda dengan aturan sebelumnya yang memberi toleransi hingga tiga kali absen berturut-turut.

PAS yang menguasai seluruh 32 kursi di Dewan Legislatif Terengganu mendukung penuh kebijakan ini. Partai ini memang berfokus pada penegakan hukum agama di empat dari 13 negara bagian yang mereka kendalikan.

Perubahan aturan ini juga mencerminkan ketegangan antara hukum agama dan kebebasan warga sipil. Malaysia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki sistem hukum ganda, di mana hukum Syariah berjalan bersamaan dengan hukum sipil.

Hukum yang baru ini mengingatkan masyarakat akan kewajiban beribadah dan sekaligus menyoroti bagaimana agama diatur secara resmi. Salat Jumat menjadi fokus utama karena merupakan ibadah mingguan yang wajib bagi Muslim pria.

Cara penerapan dan pengawasan ketentuan salat Jumat

Penerapan aturan baru menekankan peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Pengawasan juga dilakukan bersama Departemen Urusan Islam Terengganu melalui patroli dan operasi gabungan.

Masjid akan dipasang spanduk pengingat untuk menekankan kewajiban salat Jumat. Hal ini dilakukan untuk membantu warga lebih memahami bahwa ketidakhadiran salat Jumat tanpa alasan bisa berujung sanksi hukum.

Masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan siapa pun yang terlihat mengabaikan kewajiban ibadah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap salat Jumat.

Meski begitu, metode pengawasan ini menimbulkan kekhawatiran soal privasi dan hubungan antarwarga. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah pelaporan warga akan menciptakan ketegangan sosial baru di lingkungan mereka atau tidak. 

Reaksi publik terhadap aturan salat Jumat

Langkah pemerintah Terengganu yang menegakkan salat Jumat memunculkan dukungan dan juga kritik. Sebagian warga menilai bahwa hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan ibadah.

Beberapa pengamat menilai kebijakan ini bisa menimbulkan konflik antara generasi muda dan hukum agama. Tekanan hukuman dikhawatirkan membuat ketaatan terhadap salat Jumat bersifat formal, bukan dari kesadaran hati nurani.

Debat ini menyoroti dilema antara menegakkan kewajiban ibadah dan menghormati kebebasan individu. Banyak juga pihak yang memperingatkan bahwa pendekatan terlalu keras bisa menimbulkan efek sosial yang negatif.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!