Cuti adalah hak yang diberikan pemberi kerja kepada pekerjanya untuk tidak bekerja selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi, bagaimana dengan hak cuti karyawan kontrak dan alih daya (outsourcing).

Sebagai seorang karyawan, Bunda mungkin meminta cuti karena masalah keluarga, pribadi, atau kesehatan. Mengambil cuti juga menjadi hak seorang karyawan dan tercantum dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Perusahaan dapat menentukan seberapa banyak mereka memberikan hak cuti kepada karyawannya, namun mereka juga harus memenuhi persyaratan minimum yang telah tercantum pada undang-undang.

Mengenal Karyawan Kontrak dan Outsourcing

Karyawan kontrak adalah seseorang yang dipekerjakan untuk proyek tertentu atau jangka waktu tertentu dengan biaya tertentu. Seringkali, karyawan kontrak dipekerjakan karena keahlian mereka di bidang tertentu.

Sementara outsourcing terjadi ketika sebuah bisnis mempekerjakan seseorang di luar staf internal untuk menyelesaikan suatu tugas bagi perusahaan. Orang yang dipekerjakan pada posisi ini biasanya adalah karyawan kontrak yang memiliki pelatihan dan keahlian pada tugas atau peran tertentu.

Mereka biasanya menyelesaikan proyek jangka pendek atau tugas berkelanjutan yang karyawan lain tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk menyelesaikannya. Karyawan outsourcing biasanya bekerja dari jarak jauh. Lantas, bagaimana dengan hak cuti bagi karyawan kontrak dan outsourcing?

Hak Cuti Karyawan Kontrak dan Outsourcing

Meskipun bukan pekerja tetap atau full-time, karyawan kontrak dan outsourcing berhak menerima hak cuti mereka dari perusahaan yang mempekerjakannya. Hal itu juga tercantum dalam UU Cipta Kerja.

Melansir dari laman detikcom, pada dasarnya cuti adalah hak setiap karyawan/pekerja/buruh yang bekerja pada suatu perusahaan. Hal ini sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 81 Angka (25) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), yang mengubah ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Khususnya terkait Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4), yang menyatakan:

"Pasal 81 Angka (25) Perppu Ciptaker:

Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

Pengusaha wajib memberi:

1. Waktu istirahat; dan
2. Cuti.

Ayat (3)

Cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b) yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja

selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Ayat (4) :

Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, karyawan kontrak atau yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berhak mendapatkan cuti tahunan sepanjang yang bersangkutan melakukan PKWT jangka waktu lebih dari satu tahun dan sudah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pengaturan dan tata cara tentang cuti tahunan tersebut juga dituangkan secara khusus ke dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan dengan perusahaan.

Sekalipun perusahaan berwenang untuk mengatur mekanisme cuti bagi para karyawannya, perusahaan tidak diperbolehkan untuk menghilangkan cuti tahunan yang menjadi hak karyawan sesuai dengan UU yang berlaku.

Nah, itulah beberapa hal yang perlu Bunda ketahui terkait hak cuti bagi karyawan kontrak dan outsourcing. Semoga bermanfaat, ya, Bunda.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!