Tanggapan IDI hingga Kemenkes soal Pro-Kontra Dokter Asing di Indonesia

Pro dan kontra tentang kedatangan dokter asing ke Indonesia kembali mencuat. Baru-baru ini, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) ikut buka suara menanggapi polemik tersebut, Bunda.

Ketua Umum PB IDI Dr dr Mohammad Adib Khumaidi SpOT mengatakan kalau pihaknya saat ini berada di posisi netral atau tidak memihak kelompok yang setuju maupun menolak.

Tetapi, ia menyebut kebijakan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia perlu dibuat regulasi atau aturan yang jelas. Misalnya, ada pengujian atau evaluasi kompetisi, masalah hukum, etik, disiplin di negaranya, serta jangka waktu bekerja di Indonesia.

"Kita mengedepankan keselamatan pasien. Regulasi negara seperti apa yang dilakukan?" ujar dr Adib dalam Media Briefing secara daring, Selasa (9/7/24).

"Artinya, semua negara membuat domestik regulation, nah Indonesia juga harus ada, ini juga untuk melindungi warga negaranya agar dilayani oleh dokter yang standar kompetensinya memang jelas," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Adib juga mengatakan bahwa ini bukan kali pertama dokter asing didatangkan ke suatu negara. Terlebih, sampai saat ini tak sedikit juga dokter-dokter Indonesia yang telah bekerja di luar negeri, Bunda.

Namun sekali lagi, Adib menyoroti tentang kebijakan mendatangkan dokter asing ke Tanah Air apakah bisa mengatasi masalah kekurangan tenaga dokter yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Sebab menurut data, penyebaran dan distribusi dokter di Indonesia saat ini masih terpusat di wilayah Pulau Jawa.

"Ada sekian persen yang belum dipenuhi untuk rumah sakit atas pemerintah saja belum semuanya dipenuhi dengan kebutuhan dokter dan dokter spesialis saja," ungkapnya.

Adib sendiri yakin bahwa masih banyak dokter-dokter di Indonesia yang mau ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu. Tentunya dengan jaminan jenjang karier, kesejahteraan dan keamanan diperhatikan.

"Menyelesaikan masalah kesehatan tidak bisa hanya dari satu aspek, aspek SDM saja. Tapi ada beberapa lainnya, seperti alat kesehatan dan pembiayaan. Tidak kemudian mengambil langkah satu aspek tapi aspek yang lain tidak ada," kata Adib.

Lantas, bagaimana tanggapan Kemenkes terkait polemik ini ya, Bunda.

TERUSKAN MEMBACA DI SINI.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!