Bunda, perusahaan sawit asal Indonesia menjadi sorotan Pemerintah Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga menyebabkan kabut asap.

Petinggi dari sejumlah perusahaan yang diduga terlibat menyatakan siap bekerja sama penuh dengan penyelidikan yang dilakukan pemerintah setempat.

Komitmen tersebut disampaikan setelah perwakilan perusahaan bertemu dengan tiga menteri Singapura pada Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menelusuri dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran yang memicu kabut asap.

8 Perusahaan sawit RI menghadap Menteri Singapura

Dilansir detikcom, ketiga menteri tersebut adalah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Lingkungan Hidup Grace Fu.

Mereka membahas rencana mempererat aturan untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap.

Pertemuan itu juga dihadiri penasihat hukum senior Davinder Singh serta sejumlah pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung Singapura, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum.

Pemerintah Singapura berencana mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) dalam sidang parlemen berikutnya. Perubahan ini bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi proses pemeriksaan perusahaan.

Melalui aturan tersebut, perusahaan yang menolak menunjuk tim pemeriksa atau tidak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dapat dikenai sanksi hukum.

“Saya akan mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas dalam sidang parlemen berikutnya agar mekanisme ini memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan dianggap melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan kewenangan yang ada untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura,” ujar Grace Fu.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!