Pemberian vaksin COVID-19 akan dilakukan dalam waktu dekat, Bunda. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, vaksinasi ini menjadi hal yang wajib dilakukan demi menekan angka kasus penularan yang terus meningkat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona. Lebih lanjut, Edward mengatakan bahwa sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus.

Perlu untuk Bunda ketahui, aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

"Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya," ucap Edward dalam Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi.

Akan tetapi, hukum pidana ini menjadi sarana paling akhir, Bunda. Artinya, tindakan tersebut terpaksa dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi.

Selain itu, Edward juga menyarankan agar pemerintah dan tenaga kesehatan memberikan sosialisasi untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan sadar betapa pentingnya untuk mendapat vaksin tanpa adanya paksaan dan penegakan hukum dengan konteks pidana.

TERUSKAN MEMBACA DI SINI.

Bunda, simak juga yuk apa saja persiapan tenaga kesehatan untuk vaksinasi COVID-19 dalam video berikut: