Hati-hati dan Jangan Disebar, Link Bansos Rp300 Ribu Ini Hoaks Bun

Ilustrasi/Foto: Instagram @kemensosri

Di tengah masa sulit COVID-19 yang belum kunjung usai saat ini, ternyata masih ada saja pelaku penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos), Bunda. Beberapa waktu belakangan, muncul pesan berantai yang menyebutkan soal bantuan sosial (Bansos) PPKM Darurat.

Menanggapi kejadian itu, Instagram resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia pun angkat suara. Melalui unggahannya, masyarakat diminta untuk tak menyebarluaskan pesan tersebut pada orang lebih banyak.

"[PERHATIAN] Jika kalian mendapatkan pesan di atas, stop di kamu, ya. Jangan disebarluaskan karena itu hoaks," tulis keterangannya, dikutip dari akun @kemensosri pada Jumat (9/7/2021).

Dalam postingan yang sama, terlihat tampilan website yang muncul dari link pesan berantai. Di sana juga terdapat form pendaftaran Bansos PPKM sebasar Rp300 ribu.

"Telah bereda pesan berantai yang berisi form pendaftaran bantuam sosial PPKM Rp 300.000 dengan cara menjawab beberapa pernyataan pada situs https://bansos-ppkm.online/pembagian-subsidi/?PPKMjuli yang memuat logo Kementerian Sosial. Lalu pendaftar diminta membagikan ke teman melalui aplikasi WhatsApp yang kemudian mendapat konfirmasi untuk SMS," tulis Kemensos.

"Pesan tersebut adalah hoaks. Kementerian Sosial TIDAK PERNAH membuat website untuk pendaftaran penerima bantuan sosial Rp300.000 apalagi berbentuk pesan berantai," sambung tulisan tersebut.

Lebih lanjut, Kemensos juga menjelaskan bahwa bansos dari pemerintah dalam penanganan dampak pandemi ini memang ada. Pemerintahan mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan perlindungan sosial.

"Salah satunya bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Sejak April 2020, Kementrian Sosial menyalurkan BST senilai Rp300.000/bulan melalui PT Pos Indonesia."

"Untuk Tahun 2021, BST disalurkan bulan Januari hingga April. Kemudian BST ditambah dua bulan yakni pada Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus di bulan Juli.

"Adapun penerima BST merupakan keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh pemerintah daerah," sambung pesan Kemensos tersebut.

Simak informasi selanjutnya di halaman berikut ya, Bunda.

Tonton juga lima cara hasilkan uang dari tanaman hias dalam video berikut:

[Gambas:Video Haibunda]

TAK HANYA UANG, PENERIMA BANSOS JUGA DIBERI BERAS

Ilustrasi beras/Foto: iStock

Meski demikian dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan kembali memberi bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Bunda. Menteri Sosial Tri Rismaharini, juga memastikan bahwa setiap penerima BST dan PKH akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

"BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kilogram," kata Risma, dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Lebih lanjut, Mensos pun menambahkan, beras sebanyak 10 kilogram tersebut akan disalurkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG). Ini mengingat bahwa jaringan BULOG terdapat di seluruh wilayah di Indonesia.

"Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke BULOG dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia," tuturnya.

Kemudian, Risma juga menyampaikan bahwa pembaruan data penerima Bansos Tunai di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah selesai nih, Bunda. Hal tersebut sudah rampung sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.

"Prioritas penyaluran BST di daerah yang menerapkan PPKM Darurat dan tempat lainnya dengan memanfaatkan teknologi, jadi tinggal 'klik' saja," katanya.

Untuk penyaluran Bansos Tunai Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima oleh penerima sebanyak Rp 600 ribu ditambah dengan beras 10 kilogram dari Bulog.

"Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak BULOG, bukan oleh Bank ya," jelasnya.

Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), serta beras melalui Perum BULOG.

"Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS," katanya

Selengkapnya, simak informasi lainnya di halaman berikut, Bunda.

7 PROGRAM BANSOS PEMERINTAS SAAT PPKM

woman hand showing envelope and Indonesia rupiah money

Ilustrasi uang bansos/Foto: Getty Images/iStockphoto/melimey

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat telah diberlakukan di sejumlah daerah. Selama periode ini, pemerintah akan menyiapkan sederet bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Setidaknya ada 7 program bansos yang telah disiapkan. Mengutip dari detikcom, berikut rinciannya:

1. Bansos Tunai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST). Bansos tunai diperpanjang 2 bulan untuk periode Juli-Agustus.

Bansos tunai menyasar 10 juta masyarakat tidak mampu atau keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dalam program PKH dan kartu sembako.

"BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dengan anggaran Rp 11,94 triliun, yaitu untuk penyaluran Januari hingga April, dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks Rp 300.000 per kelompok penerima per bulan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).

2. Diskon Listrik

Pemerintah memutuskan kembali perpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir Juli diperpanjang karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.

"Nah, kami dengan adanya PPKM ini akan memperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA, dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga. Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan 6 bulan dan sekarang 9 bulan sampai dengan September," katanya.

Masyarakat yang menerima bantuan mendapat diskon listrik yakni sebanyak 32,6 juta pelanggan yang menggunakan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Anggaran yang digelontorkan Rp 1,91 triliun.

3. BLT Dana Desa

Dana Desa akan diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 berupa BLT Dana Desa. Pemerintah akan mempercepat penyalurannya kepada 8 juta orang penerima. Nilai bantuannya Rp 300.000/bulan.

"BLT di sini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran Rp 300.000 per kelompok penerima per bulan, sehingga akan diperkirakan penerimanya 8 juta kelompok penerima, dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun," jelasnya.

4. PKH

Pemerintah mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) saat pemberlakuan PPKM Darurat. Menurut Sri Mulyani, bantuan tersebut mulai disalurkan Juli ini.

"Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya pada bulan Juli sehingga KPM (keluarga penerima manfaat) akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH," kata dia dalam konferensi pers virtual.

Pemerintah berharap pada kuartal III bisa mencapai target penerima manfaat sebanyak 10 juta KPM, di mana masing-masing KPM menerima jumlah bantuan yang berbeda tergantung komposisi anggota keluarganya.

"Kalau keluarganya ada ibu hamil, anak usia dini maka dia mendapatkan Rp 3 juta, untuk yang memiliki anak SD maka dia dapat dukungan Rp 900 ribu, kalau anaknya sudah SMP dapat Rp 1,5 juta, untuk SMA Rp 2 juta, dan untuk yang memiliki anggota disabilitas atau lansia mereka mendapatkan Rp 2,4 juta," paparnya.

5. Kartu Sembako

Pemerintah akan mengoptimalkan program kartu sembako senilai Rp 200.000 di saat PPKM Darurat berlangsung. Anggaran Kartu Sembako sendiri sebesar Rp 42,37 triliun. Sementara sampai Juni baru terealisasi Rp 17,75 triliun dari target Rp 42,37 triliun itu untuk 18,8 juta KPM.
Sri Mulyani mengatakan sampai dengan Juni ini target 18,8 juta itu belum tercapai. Kementerian sosial masih terus memperbaiki datanya untuk bisa mendapatkan target sampai 18,8 juta.

"Jadi realisasinya selama ini masih di 15,9 juta, jadi masih ada ruang hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp 200.000 per bulan. Pembayaran selama ini diberikan secara bulanan," ujarnya.

6. BLT UMKM

Pemerintah akan menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) alias BLT UMKM, Bunda. Sebanyak 3 juta UMKM berhak dapat bantuan Rp 1,2 juta selama PPKM Darurat.

"Seperti diketahui, untuk BPUM ini bantuan produktif lokasinya adalah Rp 15,36 triliun, targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro di mana mereka mendapatkan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, di kuartal I dan kuartal II BPUM ini baru terealisir 9,8 juta usaha kecil yang sudah menerima bantuan. Realisasinya Rp 11,76 triliun.

"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," paparnya.

7. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja akan terus bergulir hingga semester II atau akhir 2021. Kebijakan ini terus dilakukan untuk bisa menjaga tingkat ekonomi dalam negeri.

"Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini 10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta. Semester 2 dan berkaitan juga dengan PPKM darurat kita berharap akan bisa tersalurkan 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," kata Sri Mulyani.

Lewat program Kartu Prakerja, peserta menerima manfaat pelatihan yang nilainya Rp 1 juta, dan dia juga mendapatkan cash sebesar Rp 2,4 juta yaitu Rp 600 ribu per bulan untuk 4 bulan. Lalu insentif mengisi survei Rp 150 ribu untuk tiga kali survei. Jadi total manfaat setiap peserta Prakerja adalah Rp 3,55 juta.