Untuk menjamin kesehatan, kita memang perlu untuk menyiapkan asuransi ya, Bunda. Bagi sebagian orang, saat ini mungkin hanya berpegangan dengan BPJS Kesehatan. Namun, di tahun selanjutnya kita dianjurkan untuk turut mengandalkan asuransi swasta.

Hal ini pun nyatanya sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020. Di dalamnya, disebut bahwa pemerintah berencana untuk berbagi keuntungan dengan asuransi swasta terkait adanya penyesuaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun depan.

Seperti diketahui, berdasarkan PP No. 64 Tahun 2020 pemerintah akan menerapkan kelas standar. Ini berarti sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini hanya akan bergabung menjadi hanya satu kelas.

Lebih lanjut, Daniel Wibowo selaku Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pun mengatakan bahwa kelas rawat inap standar (KRIS) JKN akan ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan.

Ini berarti hal-hal esensial saja yang nantinya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan saat melaksanakan kelas standar, Bunda.

Kendati demikian, Daniel bilang nantinya masyarakat akan diberi kesempatan untuk bisa meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan ke jenjang lebih tinggi, yakni VIP atau kelas private.

"Nanti, kelas rumah sakit akan menjadi dua, Kelas Standar dan Kelas Private. Jadi diberi kesempatan pasien kelas standar menuju kelas private atau sebutan lainnya," ungkap Daniel dikutip dari CNBC Indonesia pada Kamis (8/12/2021).

Nah, agar masyarakat bisa meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi Kelas Private itu, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu juga menjadi peserta asuransi kesehatan swasta.

Adapun konsep kelas pelayanan rumah sakit versi pemerintah yakni akan dibagi terhadap dua kelas kepesertaan program, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI.

Segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri akan tergolong sebagai non-PBI.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga telah mengatakan, adanya penerapan kelas standar, maka paket tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) pun menjadi lebih sedikit.

Sehingga, ada layanan kesehatan nantinya yang kemungkinan tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kekurangan layanan fasilitas kesehatan yang tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan bisa ditutupi dengan asuransi swasta.

"Akan membuat mekanisme urun biaya atau benefit sharing supaya bisa melibatkan swasta. Misalnya, asuransi di sini (BPJS Kesehatan) bisa combine benefitnya dengan asuransi-asuransi swasta," jelas Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI. 

Bunda jarang pakai BPJS Kesehatan? Simak cara cek masa aktifnya sebagai berikut, ya: