Ada banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah demi menyejahterakan rakyatnya, Bunda. Salah satunya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Mulanya, BPJS Kesehatan terdiri dari tiga golongan. Golongan ini adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Setiap kelasnya memiliki harga dan fasilitas yang berbeda. Mulai dari ruangan hingga tempat tidur.

Kini, pemerintah telah menghapus kelas dan menetapkan kelas standar, Bunda. Hal ini juga sangat memengaruhi iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan, lho.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Iene Muliati mengatakan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan iuran BPJS Kesehatan, Bunda. Sementara itu, DPR RI mengusulkan agar BPJS Kesehatan dibayarkan dengan besaran Rp75 ribu per bulannya.

"Kita masih harus hati-hari. Kalau hitung-hitung nanti akan berdasarkan asumsi yang menurut kita bisa digunakan untuk biaya ini. Intinya pemerintah mempertimbangkan kondisi saat ini, dan kesiapan faskes di rumah sakit daerah, tidak hanya kota besar. Jadi ini nanti jadi poin penyeimbang," ujarnya, dikutip dari detikcom beberapa waktu lalu.

Keputusan penghapusan kelas BPJS Kesehatan dengan kelas standar atau tunggal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Pelayanan akan diberikan tanpa melihat jumlah iuran yang dibayarkan.

Dengan ini, ada kemungkinan iuran yang dibayarkan akan lebih rendah dari iuran sebelumnya. Meski tidak bisa dipastikan apakah iuran akan lebih murah, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Asih Eka Putri, menekankan bahwa kemungkinan besar tidak ada kenaikan iuran JKN.

Saat ini, iuran secara rinci belum ditetapkan, Bunda. Bukan tanpa alasan, pemerintah masih melakukan simulasi, mempertimbangkan banyak faktor, serta opsi pendanaan lain hingga subsidi dari pemerintah.

"Jadi, iuran yang dibayar peserta ke BPJS Kesehatan belum tentu naik. Ini yang sedang kami kaji dan simulasikan," ujar Asih kepada CNBC Indonesia.

Selain itu, perhitungan iuran juga akan dilakukan berdasarkan tarif yang perlu dibayar oleh BPJS Kesehatan ke penyedia fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.

Asih juga mengatakan kalau proses ini masih dikaji dengan tim Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, DJSN, dan BPJS Kesehatan.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.