Gender masih menjadi topik pembahasan yang tiada habisnya. Isu diskriminasi gender terhadap perempuan menjadi salah satu yang mengkhawatirkan.

Pada lanskap media saat ini, ada banyak media termasuk platform media sosial yang secara terbuka mengekspos berbagai tindak diskriminasi terhadap kaum Hawa.

Beberapa di antaranya yang sering ditemukan antara lain kekerasan terhadap perempuan, kata kasar atau hatespeech, perundungan atau bullying, hingga identitas atau eksploitasi terhadap anak-anak.

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut mengatakan bahwa Undang Undang Pers harus menjadi pedoman bagi jurnalis, terutama media siber.

Dalam kata sambutannya di sesi workshop Trusted News Indicator bersama USAID MEDIA dan Internews, ia menekankan pentingnya jurnalis untuk mengabdi dan melakukan kerja pemberitaan demi kepentingan publik. Dalam hal ini tentunya termasuk soal perempuan dan anak, Bunda.

"Media harus menarik garis demarkasi yang terang antara media dengan platform yang tidak tersentuh literasi itu. Media harus lebih sensitif terutama menyangkut anak dan perempuan. Maka dari itu AMSI membuat indikator kepercayaan publik ini, salah satu dari 11 poin yang disusun AMSI adalah pedoman pemberitaan terpercaya fokus isu perempuan dan anak," tutur Wens, dalam rilis yang diterima HaiBunda, Kamis (13/4/23).

Sejalan dengan konsep trustworthy news, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono turut menyebutkan kompleksnya kondisi di ekosistem media Indonesia saat ini.

Eric mengatakan bahwa masih banyak media yang belum menerapkan penyebarluasan edukasi dan literasi tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Hal itu tak luput dari kuatnya penerapan kultur patriarki, di mana editorial media maupun audiens umum masih gemar membaca berita tentang eksploitasi perempuan dan anak.

"Penerapan trusted news ibarat jalan terjal karena perubahan pandangan dan budaya (Patriarki) di Indonesia. Di atas kertas, AMSI sudah memulai dengan menjalankan pedoman trustworthy news dalam kegiatannya menghimpun indikator kepercayaan publik sebagai landasan operasional pemberitaan di redaksi," kata Eric.

Menanggapi hal tersebut, CEO Kabar Group Indonesia (KGI) Upi Asmaradhana mengatakan, AMSI akan menampung aspirasi, gagasan, dan catatan kritis anggotanya, serta membuka masukan berbagai pihak mulai dari pemerintah, korporasi dan akademisi soal rumusan 11 indikator yang sudah dibuat melalui proses panjang.

Adapun tujuan dari 11 Trust News Indicator tersebut digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pemberitaan, Bunda.

"Tujuan 11 item Trust News Indicator adalah sebagai guideline teknis pedoman awak redaksi untuk membangun interaksi kepada audiens, memelihara kepercayaan publik, sekaligus brand safety," kata Upi yang juga pemapar Trusted News Indicator.

Tak hanya media, pemerintah sebagai fasilitator juga harus mengintegrasikan kebijakan program Kementerian dengan stakeholder, termasuk mengatur pedoman media terkait perempuan dan anak di ranah tupoksi Kementerian PPPA.

"Pemberitaan kesetaraan gender dan rekonstruksi budaya bisa dilakukan sesering mungkin agar tidak mudah tenggelam, tergantikan dengan pesan lain yang justru bisa melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P.

"Caranya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan trend terkini agar sosialisasi gender bisa dipahami. Upaya itu harus terus diperkuat, Kementerian PPPA terbuka untuk fasilitasi diskusi/pelatihan lanjutan," imbuhnya.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!

Saksikan juga video tentang RUU TPKS yang akhirnya disahkan: