Rencana pemotongan gaji pekerja untuk iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) banyak menuai kontra dari masyarakat, khususnya mereka yang sudah memiliki rumah.

Meski sudah mendapatkan hunian pribadi, pekerja tetap akan dikenakan potongan gaji sebesar 2,5 persen, Bunda. Sementara itu, pemberi kerja juga akan dikenakan potongan senilai 0,5 persen.

Lantas, mengapa mereka yang sudah memiliki rumah tetap harus mengikuti program Tapera?

Terkait hal ini, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan alasan pekerja yang sudah punya rumah maupun yang tidak butuh pembiayaan tetap wajib mengikuti program Tapera.

Menurutnya, hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menyebut konsep gotong royong, Bunda.

Heru memaparkan, kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih tinggi. Bahkan, ada 9,95 juta orang Indonesia yang tidak memiliki rumah.

Sementara itu, kemampuan pemerintah dengan berbagai skema susbsidi pembiayaannya mampu menyediakan kurang lebih 250 ribu rumah.

"Pertumbuhan demand tiap tahun 700 ribu sampai 800 ribu keluarga baru yang nggak punya rumah. Jadi kalau mengandalkan pemerintah saja tak akan terkejar backlog-nya," ujar Heru Pudyo Nugroho, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (31/5/2024).

"Makanya perlu ada grand design yang melibatkan masyarakat bersama pemerintah, bareng, dan konsepnya bukan iuran, (tetapi) menabung," sambungnya.

Heru menyebutkan bahwa para pekerja yang sudah memiliki rumah, maka sebagian tabungan Tapera mereka akan digunakan untuk mensubsidi KPR yang belum memiliki rumah.

Hal ini dilakukan agar bunga kreditnya tetap lebih rendah dari KPR komersial, Bunda. Saat ini, bunga kredit KPR subsidi berada di nilai 5 persen.

"Jadi kenapa harus ikut menabung? Ya prinsip gotong royong di UU-nya itu (UU Nomor 4 Tahun 2016)," ucapnya.

Potongan gaji untuk Tapera menyasar semua kalangan pekerja, mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri, hingga freelancer.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024, simpanan Tapera bersifat wajib.

TERUSKAN MEMBACA KLIK DI SINI.

Bagi Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar klik di SINI. Gratis!