Jakarta -
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa vaksin measles rubella (MR) produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram. Meski begitu ada poin yang menyebut vaksin MR ini boleh dipakai.
MUI menyebut
vaksin MR haram lantaran dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Bagaimana komentar dari Tim Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)?
"Baca fatwa lengkap. Saya memahami dan mendukung isi fatwa terutama butir 3 a b c," ujar dr Soedjatmiko, SpA(K), MSi dari Tim Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Dalam ketentuan hukum nomor 3, MUI mengatakan:
Penggunaan
vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyyah)
b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
MUI juga menegaskan kebolehan dalam penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.
Pemberian vaksin MR/ Foto: Imunisasi MR di Maros (Bakrie-detik) |
Vaksin MR diberikan untuk melindungi anak dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan.
Vaksin MR yang digunakan saat ini telah mendapat rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan izin edar dari Badan POM.
Adakah efek dari pemberian vaksin MR? Efek yang sering dilaporkan adalah demam ringan, ruam merah, bengkak ringan dan nyeri di tempat suntikan. Biasanya keluhan ini akan menghilang dalam dua hingga tiga hari. Sementara itu, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius juga sebenarnya jarang terjadi.
Rekomendasi MUIDalam fatwanya, MUI menyambaikan empat rekomendasi. Berikut ini rekomendasinya, Bun:
1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.
(Nurvita Indarini/rdn)