Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memiliki wacana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bunda.

Dalam draf, rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

Bunda mungkin bertanya-tanya dan heran mengapa ada wacana seperti itu? Untuk mengulas hal ini, HaiBunda bertanya langsung dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo.

Heru mengatakan, berdasarkan UU No.6 Tahun 1983, jasa pendidikan itu bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jasa pendidikan yang bebas dari PPN tersebut di antaranya PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi, termasuk juga Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Menurutnya, mengenai jasa pendidikan yang bebas, setelah dipelajari jauh oleh pemerintah ternyata ini tidak menimbulkan keadilan untuk saat ini, filosofis yang mendasarinya. Sementara, pemerintah di dalam melihat ketidakadilan ini akhirnya jasa apa saja yang akan dikenakan, Bunda.

"Tapi, sebelum ke arah sana, kelihatannya, mengenai UU No.6 tadi. Kelihatannya nanti sudah tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja. Nyambung dengan sana, UU Cipta Kerja yang bulan Oktober/November lalu menjadi pembicaraan hangat itu kan di antaranya membicarakan tentang pasal 65 paragraf ke-12 dimulai dari ayat 1," kata Heru kepada HaiBunda lewat sambungan telepon, Sabtu (12/6/2021).

Lebih lanjut, Heru mengatakan pasal Ciptaker tentang pendidikan itu bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Sebagaimana dimaksud dalam pasal itu.

Jadi artinya pasal 65 di situ, pemerintah mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin mendirikan sekolah seperti sekolah yang selama ini tidak mampu difasilitasi oleh negara, Bunda.

"Maksudnya begini, masyarakat-masyarakat kalangan ekonomi mampu, mempunyai tuntutan kepada pemerintah sekolahnya kok sarananya seperti itu. 'Perbaiki dong sekolahnya agar menjadi lebih baik,'" ucapnya.

"'Kalau bisa sarananya yang update dengan teknologi digital pada saat ini agar anak-anak itu di dalam belajar itu cepat sekali penyesuaian dengan kemajuan teknologi.' Itu kata orang-orang yang punya uang."

Sementara itu, antara keinginan masyarakat dengan ekonomi cukup itu belum bisa 'bertemu' dan sesuai dengan anggaran negara. Untuk itu, lewat UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan jalan bagi mereka yang ingin sekolah dengan fasilitas yang menunjang.

Baca kelanjutannya di halaman berikut.