Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim tengah menjadi sorotan, Bunda. Ada juga pihak yang meminta agar Nadiem Makarim dicopot dari Mendikbud. Kenapa ya?

Kemendikbud membuat Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat. Nah, program inilah yang menjadi salah satu polemik.

Merujuk pada Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Program Organisasi Penggerak merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini melibatkan organisasi masyarakat (ormas) sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Namun, dua ormas tertua di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mundur dari program ini, Bunda. Diikuti oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Muhammadiyah dan PBNU mundur karena protes soal kriteria lembaga CSR yang lolos seleksi. Ormas ini juga mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.

"Di situ kita mempertanyakan, apakah proses seleksi ini transparan. Nah, kalau ini yang terjadi, Muhammadiyah khawatir program yang besar dan bagus ini dengan anggaran yang besar ini dikerjakan oleh oknum kelompok yang tidak kompeten," kata Kasiyarno, Ketua Majelis Pendidikan Dasar & Menengah PP Muhammadiyah dikutip dari detikcom.

PGRI mundur dari program ini karena alokasi dana di tengah pandemi. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, dana yang telah dialokasikan untuk POP lebih bermanfaat kalau digunakan untuk membantu guru, siswa, hingga infrastruktur. Khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Seperti yang kita ketahui, ada banyak daerah tertinggal yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi corona ini, Bunda. Kendalanya mulai dari jaringan internet hingga kemampuan finansial siswa.

Nah, karena kisruh POP ini, Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Jokowi mencopot Nadiem Makarim, Bunda. Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay awalnya menyebut kebijakan Nadiem membuat banyak pihak tersinggung.

"Berkenaan dengan itu, Presiden diminta untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Saleh.

Saleh menilai, latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem Makarim tidak sesuai dengan bidang pendidikan. Sehingga, perlu adanya sosok yang lebih mengerti tentang masalah pendidikan di Indonesia.

Namun, dilansir CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, Nadiem belum perlu diganti jika ada reshuffle kabinet. Menurut Cak Imin, Nadiem perlu menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu, seperti soal Program Organisasi Penggerak.

Meski banyak pihak yang menyatakan mundur dari program tersebut, Nadiem Makarim mengatakan akan tetap menjalankannya. Nadiem membuat evaluasi lanjutan dari POP karena adanya masukan dari berbagai pihak.

"Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat memajukan pendidikan nasional," kata Nadiem Makarim dikutip dari YouTube Kemendikbud RI.

Lihat juga cerita Donna Agnesia menjalani rumah tangga dengan Darius yang berbeda 6 tahun darinya berikut ini: