Tingkat polusi Jakarta menjadi yang tertinggi di dunia pada beberapa hari lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara dan mendorong kantor-kantor untuk menerapkan sistem hybrid working atau kombinasi bekerja di kantor (WFO) dan bekerja di mana saja, termasuk dari rumah (WFH).

Hal terkait hybrid working ini juga disampaikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia berharap perusahaan swasta juga akan mengikuti imbauan itu.

"Nah swasta tadi hasil rapat. Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak COVID aja," kata Heru seusai rapat terbatas terkait polusi udara bersama Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/23).

Menurut Heru, kebijakan hybrid working itu akan diwajibkan untuk kantor pemerintah daerah, termasuk BUMD. Sementara untuk perusahaan swasta, Heru Budi hanya bisa memberikan imbauan saja, Bunda.

"Kalau saya di pemda sifatnya wajib di bawah saya. Swasta saya tidak bisa menetapkan, tapi mengimbau," ungkapnya.

Dalam rapat terbatas ini, Presiden Jokowi membahas kualitas udara Jabodetabek yang memburuk selama sepekan terakhir. Salah satunya mengenai data pada tanggal 12 Agustus 2023, di mana kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk. Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek adalah musim kemarau. Kemarau panjang yang terjadi selama tiga bulan terakhir menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri.

"Serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ungkap Jokowi.

Aturan terkait hybrid working

Nah, terkait hybrid working, pemerintah saat ini masih menggodok aturan lebih lanjut, Bunda. Harapannya, aturan ini bisa diterapkan bulan depan.

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (organisasi perangkat daerah) mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru.

Lalu, bagaimana pembagian waktu hybrid working ini ya, Bunda?

TERUSKAN MEMBACA DI SINI.