Kesenjangan Perawatan Kanker, Ini 3 Masalah Umum yang Dihadapi oleh Indonesia

Asian doctor woman encourage young woman patient by holding hand

Ilustrasi Kanker/Foto: Getty Images/iStockphoto/Nattakorn Maneerat

Penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia, Bunda. Bukan tanpa alasan, hal ini karena kanker bisa menyebar dan menyebabkan kematian.

Dilihat dari Global Cancer Observatory (Globocan) tahun 2020, penderita kanker di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat, Bunda. Terhitung pada tahun 2020, penderita kanker RI mencapai 396.914 kasus.

Kasus terbanyak terdapat pada kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus besar. Ada sekitar 234 ribu kasus kematian karena kanker di tahun 2020, Bunda.

Ada banyak hal yang menyebabkan tingginya tingkat kematian karena kanker. Salah satunya adalah karena adanya kesenjangan dalam pemberian perawatan pada pasien kanker.

Kesenjangan ini bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal, Bunda. Mulai dari norma dan diskriminasi gender, kaum minoritas, kemiskinan dan status sosial ekonomi, pemisahan desa dan kota, hingga diskriminasi usia.

Menurut seorang Spesialis Penyakit Dalam Hematologi & Onkologi Medik, dr. Ronald Alexander Hukom,SpPD, KHOM, MHSC, FINASIM, kesenjangan dalam perawatan kanker seharusnya tidak terjadi di Indonesia, Bunda. Ia pun mengakui bahwa negara Amerika Serikat adalah negara yang sangat mendukung perawatan kanker.

"Perkembangan di bidang pengobatan (kanker), Amerika merupakan negara terbesar yang melakukan penelitian tentang obat-obatan baru untuk kanker," katanya dalam acara Webinar Hari Kanker Sedunia, Hentikan Kesenjangan Perawatan Kanker: Literasi Finansial untuk Kesehatan, Selasa (22/2/2022).

Masalah yang dihadapi Indonesia

Menurut Ronald, ada beberapa hal yang menjadi masalah bagi Indonesia sehingga kesenjangan perawatan kanker terjadi di Indonesia, Bunda. Kalau Bunda penasaran dengan deretannya, berikut ini Bubun bantu rangkumkan.

1. Pencegahan primer belum memuaskan

Pada pencegahan primer, terdapat langkah pencegahan dan deteksi dini agar pasien mengetahui penyakitnya dalam stadium dini. Sayangnya, kenyataan yang ada tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.430 tahun 2007, Bunda.

"Kepmenkes yang menyatakan bahwa pengendalian penyakit kanker itu fokusnya pada upaya pencegahan. Ini dipakai sebagai acuan semua pihak untuk mengendalikan penyakit kanker mulai dari tingkat desa hingga provinsi dan pusat," katanya.

"Tapi sampai saat ini mungkin kita melihat bahwa program ini belum memeri hasil yang memuaskan. Mayoritas pasien yang datang dari rumah sakit rujukan dari daerah itu biasanya sudah mencapai stadium 3 atau, yang tentunya angka harapan hidupnya itu lebih kecil," sambungnya kemudian.

Klik baca halaman berikutnya untuk melihat masalah lainnya, Bunda.

Bunda, simak juga video tips cegah kanker payudara berikut ini:

[Gambas:Video Haibunda]

BELUM ADA AUDIT BPJS

Ilustrasi Kanker/Foto: iStock

2. Obat kanker tidak sesuai dengan SK Menkes

Pada tahun 2019, ada sebuah laporan yang menyebutkan bahwa obat kanker yang digunakan di Indonesia ternyata pemberiannya tidak sesuai dengan SK Formularium Nasional yang ditetapkan oleh Kemenkes, Bunda. Hal ini bahkan mencapai 80 persen.

"Salah satu laporan dari Kementerian Kesehatan di tahun 2019 menyebutkan bahwa penggunaan obat-obat kanker itu ada yang mungkin tidak sesuai dengan Fornas. Salah satu diantaranya disebutkan itu lebih dari 80 persen pemberiannya ternyata tidak sesuai dari restriksi yang ditetapkan oleh para ahli yang juga disahkan dengan surat keputusan dari Menteri Kesehatan," papar Ronald.

3. Belum ada Audit BPJS

Yang disayangkan oleh Ronald, selama ini belum ada audit pemberian obat kanker dalam program JKN atau Program Jaminan Kesehatan atau BPJS, Bunda. Hal ini terjadi bahkan sejak tahun 2014.

"Di pihak lain, BPJS belum pernah melakukan audit. Jadi misalnya apakah pemberian berbagai obat kanker dalam program JKN memang pengawasannya diserahkan kepada BPJS Kesehatan, itu bagaimana? Kenapa bisa disebut begitu banyak penggunaannya tidak mengikuti surat keputusan dari Menkes? Jadi ini mungkin masalah yang kita usahakan dapat diperbaiki," imbuh Ronald.