Belum lama ini, media sosial ramai dengan pembahasan soal sinetron Suara Hati Istri: Zahra, Bunda. Bukan tanpa sebab, tayangan tersebut dianggap tak mengedukasi dan melanggar hak anak.

Buntut dari persoalan tersebut, netizen pun berbondong-bondong melakukan protes. Mereka ingin tayangan tersebut dikaji ulang hingga dihentikan.

Terkait hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menegaskan bahwa sinetron Suara Hati Istri: Zahra yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Hal ini karena pemeran Zahra, yang menjadi istri dan dipoligami merupakan anak berusia 15 tahun.

Mengutip dari laman resmi Kementerian PPPA, seharusnya, materi atau konten dalam sebuah acara yang ditayangkan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Selain itu, seharusnya tayangan juga mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak.

Di samping itu, saat ini pemerintah pun diketahui tengah berjuang dengan keras untuk terus mencegah pernikahan usia anak. Oleh karenanya, setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak.

"Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak," tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, dikutip dari kemenpppa.go.id pada Kamis (3/6/2021).

Lebih lanjut, Bintang turut menegaskan bahwa setiap tayangan yang disiarkan oleh media seperti televisi, seharusnya mendukung program pemerintah. Beberapa di antaranya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar.

Tidak lupa, orang tua pun dituntut untuk dapat berperan langsung dalam upaya tersebut. Yakni dengan bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.

"Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memerhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan atau remaja," kata Menteri Bintang.

Sejauh ini, Bintang mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ia juga mengapresiasi KPI yang mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPI. Kemen PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak," katanya.

Simak informasi selengkapnya di halaman berikut ya, Bunda.

Bunda, simak juga tips mengembangkan EQ pada anak dalam video berikut: