Penjelasan Nadiem Makarim soal Kapan Sekolah Tatap Muka

Kemendikbudristek juga menyalurkan bantuan kuota internet, Bunda. Ini bertujuan untuk menunjang kegiatan PJJ dalam jaringan (daring), penambahan sasaran bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk digitalisasi sekolah, serta penyaluran modul-modul belajar untuk siswa di daerah-daerah yang sulit menggelar PJJ daring.

Di samping itu, Kemendikbudristek juga telah menyediakan platform digital Guru Belajar dan Berbagi untuk menavigasi model pengajaran guru di masa pandemi, Rumah Belajar sebagai platform layanan pembelajaran daring untuk peserta didik yang bisa siap diakses kapan saja, program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di TV Edukasi, serta ragam bimbingan teknis dan seminar yang diikuti oleh para tenaga didik.

"Hal ini untuk melengkapi stamina warga pendidikan menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Kami melihat partisipasi digital guru-guru begitu luar biasa," tutur Nadiem.

Nadiem kembali menegaskan pada para pendidik dan tenaga kependidikan sekolah-sekolah yang akan menjalankan aktivitas PTM terbatas, agar tetap memperhatikan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran bagi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDDikdasmen) di Masa Pandemi Covid-19.

"Keputusan terakhir bahwa murid tatap muka atau tidak, ada di orang tua, karena PTM Terbatas berbeda dengan PTM biasa sebelum pandemi."

"Kehadiran siswa di satuan pendidikan dibatasi maksimal 50 persen dalam ruang kelas, wajib dilakukan rotasi, wajib disiplin protokol kesehatan, tidak ada acara-acara ekstrakurikuler, kantin tidak boleh buka," tegasnya.

Sementara itu, terkait penuntasan kurikulum pembelajaran di masa pandemi, Nadiem ungkap prioritas utama bukan untuk menuntaskan kurikulum. Melainkan memastikan setiap peserta didik mengalami proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang akan digunakan.

Lebih lanjut, ada pula sejumlah kewajiban bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Ini dilakukan untuk memastikan PTM terbatas maupun PJJ dapat berjalan dengan baik agar tidak terjadi learning loss yang berkepanjangan.

"Secara khusus, Pemda bisa menyesuaikan regulasi dan terus berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang ada di daerah masing-masing."

"Carilah informasi dan selaraskan regulasi daerah dengan pusat. Selain itu, kolaborasi dinas pendidikan dan dinas kesehatan di tiap daerah sangat penting untuk memastikan pemenuhan daftar periksa satuan pendidikan bagi yang akan melakukan PTM terbatas," papar Nadiem.

Pemda juga diharapkan terus memantau, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, serta memastikan partisipasi dinas perhubungan untuk mengamankan akses transportasi dari dan ke satuan pendidikan bagi sekolah yang akan melakukan PTM terbatas.

"Kolaborasi Pemda melalui Dinas Pendidikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di tiap daerah juga harus dilakukan untuk memastikan keamanan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19," pesan Menteri Nadiem.