HaiBunda

TRENDING

Viral Pemilik Toko Online Ditagih Pajak Puluhan Juta, DJP Buka Suara Bun

Mutiara Putri   |   HaiBunda

Kamis, 25 Nov 2021 15:50 WIB
Ilustrasi Bayar Pajak/Foto: Getty Images/iStockphoto/mphillips007
Jakarta -

Membuka bisnis online adalah salah satu cara agar seseorang bisa tetap memiliki penghasilan di masa pandemi seperti ini, Bunda. Namun, siapa yang sangka kalau ternyata seorang netizen yang berjualan secara online harus membayar tagihan pajak sebesar jutaan rupiah?

Baru-baru ini terdengar kabar kalau seorang pedagang online tiba-tiba saja ditagih pajak jutaan rupiah, Bunda. Enggak hanya itu, sang teman bahkan dikenakan pajak sebesar Rp35 juta.

Hal ini dikisahkan oleh seseorang pada laman Twitter, Bunda. Bahkan tanda pagar (tagar) NPWP sempat menjadi trending topic.


Mendengar kondisi ini, Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara. Seorang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DPJ, Neilmaldrin Noor, mengatakan kalau seseorang yang berjualan secara online memang termasuk sebagai wajib pajak (WP), Bunda.

"Pajak pada transaksi e-commerce sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Pada dasarnya, pelaku usaha (merchant) atau pedagang pada paltform e-commerce juga merupakan pelaku usaha yang juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pelaku usaha pada sektor yang lain," kata Neilmaldrin kepada detikcom.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa DJP telah mengenakan pajak atas UMKM pada semua penjual baik yang berjualan lewat e-commerce atau toko ritel. Adapun besarannya yakni dengan tarif 0,5 persen dari penghasilan bruto, kalau penghasilannya belum melebihi (maksimal) Rp4,8 miliar.

"Jika omzetnya melebihi Rp4,8 miliar, per tahun berlaku skema penghitungan secara normal melalui pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto," ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengatakan kalau sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini, Bunda. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebut Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh (pajak penghasilan) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

"Hal ini akan berlaku pada Tahun Pajak 2022," tuturnya.

Lantas seperti apa keluhan yang viral di Twitter tentang pajak ini ya, Bunda?

TERUSKAN MEMBACA DI SINI.



(mua/som)

TOPIK TERKAIT

ARTIKEL TERKAIT

TERPOPULER

Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Kantor Ikut Digeledah Bun

Mom's Life Amira Salsabila

Organ Kecil di Tubuh Manusia Ini Ternyata Kunci Umur Panjang Menurut Penelitian

Mom's Life Amira Salsabila

Tasya Farasya Ungkap Rahasia Turun BB 13 kg, Ternyata Ini Rahasianya

Mom's Life Annisa Karnesyia

Kehamilan Geriatri: Risiko yang Perlu Diketahui bila Hamil di Usia 35 Th ke Atas

Kehamilan Annisa Aulia Rahim

Wali Kota New York Zohran Kwame Tanda Tangan soal Tunda Jam Tidur Anak Demi Nonton Final NBA

Parenting Nadhifa Fitrina

REKOMENDASI
PRODUK

TERBARU DARI HAIBUNDA

Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Kantor Ikut Digeledah Bun

Kehamilan Geriatri: Risiko yang Perlu Diketahui bila Hamil di Usia 35 Th ke Atas

Wali Kota New York Zohran Kwame Tanda Tangan soal Tunda Jam Tidur Anak Demi Nonton Final NBA

Organ Kecil di Tubuh Manusia Ini Ternyata Kunci Umur Panjang Menurut Penelitian

Tasya Farasya Ungkap Rahasia Turun BB 13 kg, Ternyata Ini Rahasianya

FOTO

VIDEO

DETIK NETWORK